Tiga Bulan Dibentuk, Kinerja Tim Implementasi MoU Helshinki Dipertanyakan
Minggu, 26 April 2020 - 16:36 WIB
loading...
A
A
A
"Ketika bangsa kita berada di titik nadir, siapa yang menyumbangkan pesawat pertama yang bernama Seulawah? Rakyat Aceh! Jika bukan karena rakyat Aceh, apakah kita bisa melihat Monas? Aceh adalah daerah modal," tuturnya.
Tanpa pengorbanan rakyat Aceh, lanjut dia, Indonesia hingga kini belum tentu merdeka. Ingat, ketika penjajah sudah merasa menang, di Aceh ada sebuah stasiun radio bernama Rimba Raya yang tetap menyatakan Indonesia masih ada, sehingga penjajah dan sekutunya kebingungan saat itu.
"Lantas masih pantaskah kita mencurigai apalagi menuduh Aceh akan memerdekakan dirinya? Mengapa kita tidak mampu berjiwa besar melihat hal ini?" tanya Suhendra.
Di masa kemerdekaan, terutama di era Orde Baru, sambung Suhendra, sumber daya alam Aceh juga lebih banyak dinikmati Jakarta daripada rakyat Aceh sendiri. "Sudah selayaknya pemerintah pusat yang proaktif terhadap rakyat Aceh yang selama ini merasa keluar dari mulut harimau masuk ke mulut singa," paparnya.
Suhendra berpendapat, saat ini pemerintah pusat sedang menguji kesabaran rakyat Aceh. Dia khawatir keengganan pemerintah pusat akan memicu campur tangan atau intervensi negara lain.
Dalam MoU Helsinki, kata dia, para pihak dipersilakan melibatkan Uni Eropa sebagai pengawas perjanjian bila ada kendala dalam implementasi MoU Helsinki.
Untuk itu, Suhendra mendesak tim yang dipimpin Moeldoko segera bekerja dengan melibatkan pihak-pihak terkait di Aceh, yaitu tim yang dipimpin oleh Wali Nanggroe Aceh sebagai pemimpin tertinggi.
"Jika tidak, berarti Anda sengaja menanam bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak. Saya selaku pemegang amanat Wali Nanggroe Aceh siap 24 jam, kapan pun dan di mana pun membantu Anda sesuai instruksi Bapak Presiden. Lupakan masa lalu yang kelam. Kesejahteraan sudah di depan mata. Mari kita bangkit," tuturnya.
Tanpa pengorbanan rakyat Aceh, lanjut dia, Indonesia hingga kini belum tentu merdeka. Ingat, ketika penjajah sudah merasa menang, di Aceh ada sebuah stasiun radio bernama Rimba Raya yang tetap menyatakan Indonesia masih ada, sehingga penjajah dan sekutunya kebingungan saat itu.
"Lantas masih pantaskah kita mencurigai apalagi menuduh Aceh akan memerdekakan dirinya? Mengapa kita tidak mampu berjiwa besar melihat hal ini?" tanya Suhendra.
Di masa kemerdekaan, terutama di era Orde Baru, sambung Suhendra, sumber daya alam Aceh juga lebih banyak dinikmati Jakarta daripada rakyat Aceh sendiri. "Sudah selayaknya pemerintah pusat yang proaktif terhadap rakyat Aceh yang selama ini merasa keluar dari mulut harimau masuk ke mulut singa," paparnya.
Suhendra berpendapat, saat ini pemerintah pusat sedang menguji kesabaran rakyat Aceh. Dia khawatir keengganan pemerintah pusat akan memicu campur tangan atau intervensi negara lain.
Dalam MoU Helsinki, kata dia, para pihak dipersilakan melibatkan Uni Eropa sebagai pengawas perjanjian bila ada kendala dalam implementasi MoU Helsinki.
Untuk itu, Suhendra mendesak tim yang dipimpin Moeldoko segera bekerja dengan melibatkan pihak-pihak terkait di Aceh, yaitu tim yang dipimpin oleh Wali Nanggroe Aceh sebagai pemimpin tertinggi.
"Jika tidak, berarti Anda sengaja menanam bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak. Saya selaku pemegang amanat Wali Nanggroe Aceh siap 24 jam, kapan pun dan di mana pun membantu Anda sesuai instruksi Bapak Presiden. Lupakan masa lalu yang kelam. Kesejahteraan sudah di depan mata. Mari kita bangkit," tuturnya.
(dam)
Lihat Juga :
