RUU Pemasyarakatan Disahkan, DPR Harap Bisa Tingkatkan Kualitas Lapas di Indonesia

Kamis, 07 Juli 2022 - 18:02 WIB
loading...
RUU Pemasyarakatan Disahkan, DPR Harap Bisa Tingkatkan Kualitas Lapas di Indonesia
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengucap rasa syukur karena RUU Pemasyarakatan akhirnya disahkan. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Rapat Paripurna DPR RI akhirnya telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (RUU Pas) sebagai UU pada hari ini, Kamis (7/7/2022). Keputusan ini diambil setelah seluruh fraksi di DPR menyetujui RUU carry over 2019 lalu, yang akan mengatur tentang aturan tahanan dan para terpidana ini.

Menanggapi pengesahan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengucap rasa syukur karena RUU ini akhirnya disahkan. Menurutnya, berbagai isu di lingkungan tahanan dan lembaga pemasyarakatan memang telah menjadi fokus perhatian dan pembahasan di Komisi III sejak lama, khususnya mengenai masalah over kapasitas lapas. Baca juga: Sempat Jadi Kontroversi di 2019, DPR Sahkan RUU Pemasyarakatan

“Kami di Komisi III memang telah lama menyoroti tentang berbagai isu terkait pemasyarakatan. Tentang bagaimana kita bisa benar-benar membina para narapidana sebelum kembali ke masyarakat, peningkatan kemampuan dan skill, hingga yang telah lama menjadi isu juga terkait over kapasitas,” ujar Sahroni kepada wartawan, Kamis (7/7/2022).

“Karenanya, kami sangat bersyukur karena RUU PAS ini disahkan. Semoga bisa menjadi jawaban atas berbagai permasalahan terkait lembaga pemasyarakatan selama ini,” sambungnya.

Politikus Partai Nasdem ini menilai keberadaan RUU Pas sebagai UU ini tentunya akan membantu meningkatkan berbagai layanan pembinaan bagi penghuni lapas sejak proses hukum bergulir. Hal ini penting agar warga binaan mendapatkan pembinaan yang dibutuhkan dan sesuai dengan hak-haknya. Baca juga: Terlalu Lawas, Komisi III Dukung Revisi UU KUHP dan RUU Pemasyarakatan

“Seperti kita tahu, dalam RUU Pas ini, lapas tidak lagi menjadi pembuangan akhir bagi terpidana, tapi justru lapas sudah terlibat sejak awal sistem peradilan pidana bergulir. Ini penting sekali, agar para warga binaan ini benar-benar mendapat pembinaan yang dibutuhkan, yang sesuai dengan hak-hak dasar mereka sebagai warga negara,” pungkas Sahroni.
(kri)
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.1456 seconds (11.252#12.26)