Tak Proporsional, Perludem Kembali Uji Materi Ambang Batas Parlemen ke MK
Jum'at, 26 Juni 2020 - 07:42 WIB
loading...
Perludem kembali mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis 25 Juni 2020 untuk melakukan uji materi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Perludem kembali mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis 25 Juni 2020 untuk melakukan uji materi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sebelumnya, Perludem juga melakukan uji materi terhadap undang-undang yang sama mengenai penataan ulang desain keserentakan pemilu eksekutif dan legislatif yang sudah diputus oleh Mahakmah Konstitusi melalui putusan No. 55/PUU-XVII/2019. (Baca juga: Penerapan Ambang Batas Parlemen 7 Persen Picu Banyak Persoalan)
"Kali ini Perludem melakukan uji materi terhadap ketentuan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Permohonan tersebut diserahkan pada pukul 11.15 ke Mahakmah Konstitusi dengan nomor tanda terima No. 1992/PAN-MK/VI/2020. Adapun empat jenis dokumen yang disampaikan antar lain, naskah permohonan, surat kuasa khusus, daftar alat bukti dan bukti fisik alat bukti," ujar Manajer Program Perludem, Fadli Ramadhanil kepada SINDOnews, Jumat (26/6/2020).
Dia menjelaskan, ambang batas parlemen merupakan syarat minimal perolehan suara yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk diikutsertakan dalam konversi suara ke kursi. Sederhananya, ambang batas parlemen adalah syarat bagi partai politik untuk mendapatkan kursi legislatif. Menurutnya, ketentuan ini sudah berlaku sejak Pemilu 2009 sampai dengan Pemilu 2019 lalu dengan besaran yang berbeda-beda. (Baca juga:Ambang Batas Parlemen 7%, AHY: Ada Upaya Eliminasi Partai Papan Bawah)
Pada Pemilu 2009 besaran ambang batas parlemen adalah 2,5%, kemudian 3,5% di Pemilu 2014, dan 4% pada Pemilu 2019. Sejak 2009 hingga 2019 ambang batas parlemen hanya berlaku pada level Pemilu DPR saja. Sehingga setiap partai politik yang ingin mendapatkan kursi DPR harus memperoleh suara sah nasional sebesar persentase ambang batas parlemen yang berlaku. "Sedangkan bagi partai politik yang tidak memenuhi ambang batas tersebut tidak bisa diikutsertakan dalam konversi suara ke kursi dan suaranya terbuang begitu saja (wasted vote)," katanya.
Sebelumnya, Perludem juga melakukan uji materi terhadap undang-undang yang sama mengenai penataan ulang desain keserentakan pemilu eksekutif dan legislatif yang sudah diputus oleh Mahakmah Konstitusi melalui putusan No. 55/PUU-XVII/2019. (Baca juga: Penerapan Ambang Batas Parlemen 7 Persen Picu Banyak Persoalan)
"Kali ini Perludem melakukan uji materi terhadap ketentuan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Permohonan tersebut diserahkan pada pukul 11.15 ke Mahakmah Konstitusi dengan nomor tanda terima No. 1992/PAN-MK/VI/2020. Adapun empat jenis dokumen yang disampaikan antar lain, naskah permohonan, surat kuasa khusus, daftar alat bukti dan bukti fisik alat bukti," ujar Manajer Program Perludem, Fadli Ramadhanil kepada SINDOnews, Jumat (26/6/2020).
Dia menjelaskan, ambang batas parlemen merupakan syarat minimal perolehan suara yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk diikutsertakan dalam konversi suara ke kursi. Sederhananya, ambang batas parlemen adalah syarat bagi partai politik untuk mendapatkan kursi legislatif. Menurutnya, ketentuan ini sudah berlaku sejak Pemilu 2009 sampai dengan Pemilu 2019 lalu dengan besaran yang berbeda-beda. (Baca juga:Ambang Batas Parlemen 7%, AHY: Ada Upaya Eliminasi Partai Papan Bawah)
Pada Pemilu 2009 besaran ambang batas parlemen adalah 2,5%, kemudian 3,5% di Pemilu 2014, dan 4% pada Pemilu 2019. Sejak 2009 hingga 2019 ambang batas parlemen hanya berlaku pada level Pemilu DPR saja. Sehingga setiap partai politik yang ingin mendapatkan kursi DPR harus memperoleh suara sah nasional sebesar persentase ambang batas parlemen yang berlaku. "Sedangkan bagi partai politik yang tidak memenuhi ambang batas tersebut tidak bisa diikutsertakan dalam konversi suara ke kursi dan suaranya terbuang begitu saja (wasted vote)," katanya.
Lihat Juga :
