BPIP Tegaskan Pancasila Harus Menjadi Prinsip Dasar Aparatur Sipil Negara
Selasa, 05 Juli 2022 - 20:06 WIB
loading...
A
A
A
“Unsur nilai dasar yang harus dimiliki pegawai ASN, adalah memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pemerintahan yang sah,” katanya.
Menurutnya pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang diselenggarakan bukan sekadar untuk mengubah karakter peserta, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana peran ASN dalam membangun bangsa.
“Keterlibatan ASN di seluruh jalur pengabdian dan pembangunan bangsa, juga kami harus mampu memberikan pencerahan, masukan-masukan yang konstruktif dan memiliki resonansi kepada masyarakat, sesuai fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, sekaligus bertugas mempererat persatuan dan kesatuan NKRI,” paparnya.
Ia juga melaporkan kegiatan dilaksanakan selama tiga hari yang diikuti 140 ASN Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua dan Papua Barat.
“Diklat ini kami selenggarakan mengacu kepada Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, selama 32 jam pelatihan, diampu oleh para Pengajar yang akan memberikan transfer pengetahuan dan pengalaman kepada para peserta, diselenggarakan secara terstruktur, terencana, dan terorganisir untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam menguatkan ideologi Pancasila di setiap aktivitasnya sebagai ASN, sekaligus sebagai duta-duta Pancasila yang akan mensosialisasikan, menanamkan, membumikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di masyarakat,” tuturnya.
Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT Yohanes Oktavianus menyampaikan ideologi Pancasila harus dirasakan kehadiran dan manfaatnya oleh seluruh tumpah darah Indonesia dalam menghadapi berbagai komponen yang mengancam keutuhan NKRI.
“ASN sebagai salah satu komponen bangsa memiliki peran dan kewajiban dalam membangun kehidupan bangsa dan negara melalui penyelenggaraan dan pelayanan masyarakat,” paparnya.
Menurutnya pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang diselenggarakan bukan sekadar untuk mengubah karakter peserta, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana peran ASN dalam membangun bangsa.
“Keterlibatan ASN di seluruh jalur pengabdian dan pembangunan bangsa, juga kami harus mampu memberikan pencerahan, masukan-masukan yang konstruktif dan memiliki resonansi kepada masyarakat, sesuai fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, sekaligus bertugas mempererat persatuan dan kesatuan NKRI,” paparnya.
Ia juga melaporkan kegiatan dilaksanakan selama tiga hari yang diikuti 140 ASN Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua dan Papua Barat.
“Diklat ini kami selenggarakan mengacu kepada Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, selama 32 jam pelatihan, diampu oleh para Pengajar yang akan memberikan transfer pengetahuan dan pengalaman kepada para peserta, diselenggarakan secara terstruktur, terencana, dan terorganisir untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam menguatkan ideologi Pancasila di setiap aktivitasnya sebagai ASN, sekaligus sebagai duta-duta Pancasila yang akan mensosialisasikan, menanamkan, membumikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di masyarakat,” tuturnya.
Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT Yohanes Oktavianus menyampaikan ideologi Pancasila harus dirasakan kehadiran dan manfaatnya oleh seluruh tumpah darah Indonesia dalam menghadapi berbagai komponen yang mengancam keutuhan NKRI.
“ASN sebagai salah satu komponen bangsa memiliki peran dan kewajiban dalam membangun kehidupan bangsa dan negara melalui penyelenggaraan dan pelayanan masyarakat,” paparnya.
Lihat Juga :
