Pembatasan BBM Subsidi lewat MyPertamina

Pertama, pemberlakukan kebijakan MyPertamina ini diperkirakan bakal menimbulkan antrean panjang saat pembelian BBM Bersubsidi. Selain masyarakat belum banyak yang mengetahui kebijakan ini, juga banyak di antaranya yang tidak memiliki akses internet terutama daerah-daerah terpencil. Bisa jadi, banyak dari mereka tidak memiliki smartphone. Hal ini perlu diantisipasi agar tidak terjadi kegaduhan di lapangan.

Kedua, kesiapan infrastruktur di setiap SPBU mulai mesin perangkat MyPertamina hingga kesiapan jaringan internet. Jangan sampai aturan ini sudah diberlakukan namun belum semua SPBU memiliki perangkat yang memadai. Dikhawatirkan timbul masalah serius di lapangan.

Ketiga, potensi adanya main mata antara petugas SPBU dengan konsumen tetap ada. Karena itu, perlu pengawasan yang tinggi agar SPBU benar-benar menjalankan aturan ini dengan baik. Kerjasama dengan aparat kepolisian perlu dilakukan agar ada penegakan hukum jika terjadi pelanggaran.

Sejumlah tantangan tersebut wajib diantisipasi dengan baik karena bisa menimbulkan dampak negatif dalam implementasinya di lapangan. Yang paling utama dilakukan saat ini adalah bagaimana pemerintah melakukan sosialisasi secara massif sehingga kebijakan ini bisa dipahami secara baik oleh masyarakat. Bikin narasi-narasi positif agar masyarakat tidak salah persepsi tentang kebijakan baru ini. Pemerintah juga harus siap untuk melawan berbagai serangan hoaks yang mungkin muncul sehingga masyarakat benar-benar tercerahkan dan tidak termakan informasi yang menyesatkan.

Selain itu, keberadaan infrastruktur pendukung aplikasi MyPertamina harus tersedia komplit di SPBU dan pusat-pusat perbelanjaan. Kalau perlu mereka juga menyediakan jaringan internet (WiFi) untuk memudahkan konsumen terutama yang tidak memiliki paket data. Sehingga orang yang akan membeli BBM bersubsidi maupun LPG 3 kg tidak lagi terkendala masalah teknis.