Wapres: Pemekaran Papua Agar Pelayanan Lebih Dekat ke Masyarakat
loading...
Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin menegaskan pemekaran Papua untuk memberikan pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin menegaskan pemekaran Papua untuk memberikan pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat. Sehingga, pemerintah akan lebih mudah melayani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan tiga rancangan undang-undang daerah otonomi baru (RUU DOB) Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan Tengah.
“Pemekaran itu kan salah satu upaya untuk memberikan pelayanan lebih dekat kepada masyarakat. Artinya dengan dibagi wilayah ini, jadi tidak jauh dari satu koordinasi dengan koordinasi yang lebih dekat kepada masyarakat. Ini tujuannya lebih mudah melayani masyarakat dalam rangka menyejahterakan. Kalau pelayanannya itu terlampau jauh seperti hanya satu provinsi, itu kurang terlayani dengan baik,” tegas Wapres di sela kunjungan kerja di Nusa Tenggara Barat, Kamis (30/6/2022).
Wapres menegaskan bakal mengutamakan Orang Asli Papua (OAP) yang menjadi pimpinan daerah Papua. “Dan kita komitmen bahwa mereka yang akan menjadi pimpinan itu memang kita utamakan adalah orang asli Papua. Karena itu DPR sudah melakukan berbagai penjajakan, sudah melakukan RDPU Rapat Dengar Pendapat Umum, sudah melakukan penjajakan di beberapa daerah di Papua bahkan sudah banyak, Gubernur sendiri sudah menandatangani persetujuannya,” kata Wapres.
Meskipun, kata Wapres, masih ada satu atau dua pihak yang tidak setuju dengan adanya pemekaran Papua. Namun hal itu tidak mencerminkan mencerminkan mayoritas. “Hasil berbagai penelitian di daerah (Papua) bahwa mereka mendukung adanya pemekaran. Karena mereka memang ingin lebih bisa terlayani lebih cepat, lebih baik,” kata Wapres.
Wapres pun memastikan pemerintah akan melakukan sosialisasi juga dialog untuk memberikan pemahaman tujuan dari pemekaran Papua ini. “Upaya kita, pemerintah tentu akan melakukan sosialisasi, dialog bersama mereka dengan memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi kepada mereka,” katanya.
Diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan tiga rancangan undang-undang daerah otonomi baru (RUU DOB) Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan Tengah.
“Pemekaran itu kan salah satu upaya untuk memberikan pelayanan lebih dekat kepada masyarakat. Artinya dengan dibagi wilayah ini, jadi tidak jauh dari satu koordinasi dengan koordinasi yang lebih dekat kepada masyarakat. Ini tujuannya lebih mudah melayani masyarakat dalam rangka menyejahterakan. Kalau pelayanannya itu terlampau jauh seperti hanya satu provinsi, itu kurang terlayani dengan baik,” tegas Wapres di sela kunjungan kerja di Nusa Tenggara Barat, Kamis (30/6/2022).
Wapres menegaskan bakal mengutamakan Orang Asli Papua (OAP) yang menjadi pimpinan daerah Papua. “Dan kita komitmen bahwa mereka yang akan menjadi pimpinan itu memang kita utamakan adalah orang asli Papua. Karena itu DPR sudah melakukan berbagai penjajakan, sudah melakukan RDPU Rapat Dengar Pendapat Umum, sudah melakukan penjajakan di beberapa daerah di Papua bahkan sudah banyak, Gubernur sendiri sudah menandatangani persetujuannya,” kata Wapres.
Meskipun, kata Wapres, masih ada satu atau dua pihak yang tidak setuju dengan adanya pemekaran Papua. Namun hal itu tidak mencerminkan mencerminkan mayoritas. “Hasil berbagai penelitian di daerah (Papua) bahwa mereka mendukung adanya pemekaran. Karena mereka memang ingin lebih bisa terlayani lebih cepat, lebih baik,” kata Wapres.
Wapres pun memastikan pemerintah akan melakukan sosialisasi juga dialog untuk memberikan pemahaman tujuan dari pemekaran Papua ini. “Upaya kita, pemerintah tentu akan melakukan sosialisasi, dialog bersama mereka dengan memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi kepada mereka,” katanya.
(cip)
Explore More