FKPPI Didorong Ikut Berperan dalam Sistem Ketahanan Nasional

JAKARTA - Fenomena perang modern dewasa ini telah menyebabkan sumber dan watak ancaman terhadap bangsa dan negara semakin majemuk. Karena itu, paradigma keamanan nasional tidak mungkin lagi hanya bertumpu pada TNI, tetapi juga harus melibatkan aktor-aktor lain yang dimiliki negara. Satu di antaranya adalah Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) .

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo saat memberikan materi dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema FKPPI dalam Turut Serta Mengatasi Ancaman Militer, Rabu (29/6/2022). FGD yang dimoderatori Ketua bidang Pengkajian Strategis PP KB FKPPI Ian Montratama diselenggarakan untuk membantu FKPPI mengembangkan Program Kerja Teritorial yang dicanangkan Munas X 2021. Baca juga: Profil Tomsi Tohir Balaw, Jenderal Bintang 2 yang Ditunjuk Jadi Irjen Kemendagri

Menurut Pontjo, keterlibatan FKPPI dalam sistem ketahanan nasional sangat dimungkinkan karena organisasi ini mempunyai hubungan emosional kuat dengan TNI. FKPPI secara kelembagaan mempunyai modal sosial yang relatif sama kuatnya dengan modal sosial yang dimiliki TNI.

"Saya berkeyakinan bahwa FKPPI mempunyai kemampuan untuk ambil bagian dalam tugas ini, karena FKPPI, KBT (Keluarga Besar TNI), dan TNI mempunyai share values yang menjadi landasan yang sangat kuat dalam membangun hubungan dan kerja sama," ujar Pontjo dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/6/2022).

Pontjo menjelaskan dalam membangun sistem ketahanan rakyat semesta atau Sishanrata, FKPPI bisa melakukan dengan dua pendekatan, yakni pendekatan Mewaspadai Ancaman (Threat Base Preparation) dan pendekatan Membangun Kemampuan (Capability Base Preparation). Pendekatan ini memudahkan FKPPI dalam merumuskan kegiatan-kegiatan yang dapat dan harus dilakukan untuk kepentingan pertahanan negara.

Pada pendekatan Threat Base Preparation, FKPPI sebagai entitas bela negara harus senantiasa mencermati dan mewaspadai setiap kemungkinan ancaman yang dihadapi bangsa dan negara, termasuk ancaman militer. Dengan begitu, FKPPI mampu berperan sebagai early detection dan menyampaikan peringatan dini early warning sebagai masukan kepada otoritas terkait.

Melalui pendekatan Capability Base Preparation, FKPPI selain bisa menjadi komponen cadangan juga bisa berperan aktif membantu pemerintah dan TNI dalam pemberdayaan sumber daya nasional di masing-masing tingkatan organisasi FKPPI di seluruh wilayah Indonesia.

"Peran ini bisa dilakukan melalui kegiatan membantu pemerintah dalam Pembinaan Kesadaran Bela Negara dan membantu TNI dalam pelaksanaan binter (pembinaan teritorial), baik melalui metode Komunikasi Sosial (Komsos), Bhakti TNI, maupun Pembinaan Perlawanan Wilayah (Binwanwil)," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pakar FKPPI Mayjen (Pur) I Dewa Putu Rai menyampaikan keyakinannya bahwa FKPPI mempunyai kemampuan melaksanakan program bina teritorial dengan berbagai alasan. Antara lain, FKPPI merupakan entitas bela negara yang siap berjuang dan berkorban untuk bangsa dan negara tercinta.

Kemudian FKPPI, KBT, dan TNI mempunyai share values yang menjadi landasan yang sangat kuat dalam membangun hubungan dan kerja sama, FKPPI mempunyai modal sosial yang relatif sama dengan TNI, mempunyai hubungan emosional bahkan di masa lalu sempat mempunyai hubungan struktural dengan TNI, dan mempunyai struktur dan gelar organisasi sampai tingkat desa.

"Menggandeng FKPPI dalam pelaksanaan binter TNI, tentu bukan semata-mata untuk kepentingan pertahanan negara, tetapi juga ada kepentingan penguatan hubungan emosional antara TNI sebagai pembina dan FKPPI yang didasarkan pada kenyataan sejarah dan kesamaan komitmen. Seperti kita ketahui, sejak 1998, FKPPI tidak lagi memiliki hubungan struktural dengan TNI," paparnya.

Senada juga disampaikan Ketua Umum Dewan Pakar FKPPI Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri. Dalam materinya, Kiki menjelaskan peran FKPPI dalam binter sangat besar dengan beberapa alasan. Di antaranya karena FKPPI memiliki SDM yang berkualitas (tingkat pendidikan yang baik), banyak anggota FKPPI jadi pejabat di pusat dan daerah.

Selain itu, anggota FKPPI memiliki kesadaran bela negara yang baik dan tersebar di seluruh wilayah maupun di luar negeri, dengan jumlah yang besar dan pembinaan anggota relatif baik. Peran FKPPI dalam bintar bisa dilakukan dalam berbagai bentuk seperti sosialisasi atau internalisasi nilai-nilai Pancasila, pembinaan khusus terhadap milenial, bantuan sosial dan lainnya. Kegiatan tersebut bisa dilakukan baik secara mandiri maupun membantu kementerian atau lembaga terkait.

Sementara itu, Paban IV/Komsos Ster TNI Kolonel Inf Jacky Ariestanto menegaskan sebagai komponen bangsa, FKPPI bersama TNI dapat berperan menghadapi ancaman keamanan nasional melalui bina teritorial. "Kami memiliki istilah lambungrujak yakni menyelami, menghubungi, merayu dan mengajak, ini istilah terirorial," katanya.

Menurutnya, membangun ketahanan nasional tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah sendiri, apalagi hanya TNI, tetapi harus melibatkan seluruh komponen bangsa dengan arah yang benar. "FKPPI adalah ormas yang kita yakini, kita percaya tanpa ada kecurigaan. Ini adalah sumber daya nasional yang jumlahnya pasti jutaan," katanya.

Dengan jumlah anggota jutaan dan terbentuk dari zaman dahulu dan menyebar hingga ke peloosok, maka keberadaan FKPPI dapat menjadi jaring terdekat dan terkuat TNI dalam kegiatan binter. "Ada idealisme non Pancasila yang sudah mulai berkembang pada generasi muda kita. Untuk menanganinya, kita butuh orang bermental ideologi yang sama dengan kita," tutup Jacky.