Angka COVID-19 Terus Meningkat Akibat Salah Memaknai New Normal

JAKARTA - Pemerintah diminta cermat dan hati-hati dalam menerapkan tatanan normal baru ( new normal ). Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik berharap masyarakat diberikan edukasi agar memahami secara benar, apa yang dimaksud new normal itu.

"Pemerintah perlu cermat dan hati-hati dalam menerapkan new normal . Perlu edukasi masif ke warga masyarakat agar memahami benar maksud new normal," ujar Mahfuz dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/6/2020).

Karena, kata dia, ada kekeliruan sebagian masyarakat dalam memahami new normal. New normal dimaknai kembali ke kehidupan seperti semula, padahal semestinya ditambah berlaku disiplin dengan protokoler kesehatan. ( )

New normal, kata Mahfuz, dilakukan karena belum ditemukan obat dan vaksin virus corona, serta pandemi COVID-19 belum bisa dipastikan kapan bakal berakhir. Bahkan Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Covid-19 sebagai Bencana Nasional juga belum dicabut pemerintah.

"Jadi new normal itu kita harus beradaptasi dengan aktivitas, dan bekerja, dan tentunya harus mengurangi kontak fisik dengan orang lain, menjaga jarak dan menghindari kerumuman serta rajin mencuci tangan," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, masyarakat bakal kembali hidup normal setelah vaksin ditemukan. "Seluruh dunia juga tidak tahu, karena virus ini, untuk vaksinnya belum ditemukan. Jadi, maka dari itu, sampai dengan vaksin belum ditemukan, kita harus bisa selalu berhadapan dengan virus ini," katanya.

Menurut Mahfuz, akibat salah dalam memaknai new normal, angka positif COVID-19 kembali meningkat tajam. Pada Rabu (24/6/2020), tercatat penambahan sebanyak 1.113 kasus, sehingga total kasus positif COVID-19 di Indonesia berjumlah 49.009 orang. Hal itu menunjukkan masih tingginya sumber penularan di masyarakat.( )

Dalam penerapan new normal, Mahfuz menilai pemerintah perlu fokus pada penguatan ekonomi masyarakat kecil yang terdampak COVID-19 . Mahfuz mewanti-wanti pemerintah jangan membuat program yang dinilai menghambur-hamburkan uang negara seperti Kartu Prakerja yang menimbulkan pro-kontra.

"Pemerintah perlu fokus pada penguatan ekonomi masyarakat kecil dan jangan sampai ada kebijakan program yang dipersepsi masyarakat sebagai 'buang-buang'. Misalnya program pelatihan Prakerja senilai Rp5 triliun lebih yang bikin heboh sampai KPK turun tangan," ujar mantan Ketua Komisi I DPR RI ini.

Karena itu, dia berharap semua pihak terkonsolidasi dan fokus membantu pemerintah pada upaya mengatasi COVID-19, serta bisa mengelola new normal dengan cermat dan tepat. "Jangan sampai terulang heboh kasus RUU HIP yang malah membelah masyarakat secara politik. Sepertinya DPR sibuk dengan urusannya sendiri sementara pemerintah dan masyarakat sibuk berjuang mengatasi wabah COVID-19," katanya.