BRIN Rancang Pengawasan Intelijen Terintegratif, Ketua DPP Perindo Beri 3 Catatan Penting
Rabu, 29 Juni 2022 - 17:56 WIB
loading...
Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Hankam dan Cyber Security Susaningtyas Kertopati memberikan beberapa catatan penting terkait pengawasan intelijen terintegratif yang dirancang BRIN. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pusat Riset BRIN merancang adanya pengawasan integratif yang menggabungkan tiga dimensi pengawasan intelijen . Sebab selama ini pengawasan intelijen di Indonesia masih terfragmentasi antara sistem pengawasan, kapasitas institusional dan legal serta sistem klirens informasi.
BRIN dalam kajiannya menemukan ada tiga permasalahan utama dari pengawasan intelijen yakni, konflik kepentingan. Mengingat aktor-aktor pengawas berasal dari lembaga politik maka tentu memiliki kepentingan politik sehingga faktor risiko politisasi pengawasan ataupun pengabaian terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan intelijen sulit dihindari;
Selain itu, problem regulasi dan ketiadaan regulasi yang kuat, rigid, jelas, akuntabel dan operasional menjadi faktor utama dari kelemahan pengawasan intelijen. Termasuk di dalamnya kelemahan kapasitas.
Baca juga: Sama-sama Mengemban Misi Intelijen, Ini Perbedaan BIN dan BAIS TNI
Menanggapi wacana tersebut, Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Hankam dan Cyber Security Susaningtyas Kertopati memberikan beberapa catatan penting yakni, pertama, dalam dimensi sistem pengawasan terdapat empat jenis aktivitas pengawasan yang saling terkait, yaitu, Identifikasi, Deteksi, Investigasi, dan Evaluasi (INDIE).
BRIN dalam kajiannya menemukan ada tiga permasalahan utama dari pengawasan intelijen yakni, konflik kepentingan. Mengingat aktor-aktor pengawas berasal dari lembaga politik maka tentu memiliki kepentingan politik sehingga faktor risiko politisasi pengawasan ataupun pengabaian terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan intelijen sulit dihindari;
Selain itu, problem regulasi dan ketiadaan regulasi yang kuat, rigid, jelas, akuntabel dan operasional menjadi faktor utama dari kelemahan pengawasan intelijen. Termasuk di dalamnya kelemahan kapasitas.
Baca juga: Sama-sama Mengemban Misi Intelijen, Ini Perbedaan BIN dan BAIS TNI
Menanggapi wacana tersebut, Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Hankam dan Cyber Security Susaningtyas Kertopati memberikan beberapa catatan penting yakni, pertama, dalam dimensi sistem pengawasan terdapat empat jenis aktivitas pengawasan yang saling terkait, yaitu, Identifikasi, Deteksi, Investigasi, dan Evaluasi (INDIE).
Lihat Juga :
