BRIN Rancang Pengawasan Intelijen Terintegratif, Ketua DPP Perindo Beri 3 Catatan Penting

”Untuk itu, pada segi politik anggaran intelijen dalam menghadapi dinamika ancaman tersebut, tidak bisa selalu terukur atau disamakan dengan kementerian dan lembaga lainnya,” ucapnya.

Selain itu, kata Nuning, dalam konteks penguatan kapasitas institusional, perlu juga dipertimbangkan keterlibatan pihak non partisan yang berasal dari kalangan akademisi atau ahli untuk membantu para aktor pengawas baik yang bersifat regular ataupun ad hoc melalui proses seleksi terbuka, ketat dan komprehensif.

Mantan anggota Komisi I DPR ini menambahkan, dalam dimensi sistem klirens informasi, prinsip good governance dalam demokrasi perlu mendapat penyelarasan dengan prinsip kerahasiaan dalam kerja-kerja intelijen.

”Untuk itu, pembenahan pada sistem klirens rahasia intelijen perlu dilakukan untuk menyediakan suatu mekanisme rigid dan terukur yang memungkinkan aktor pengawas mendapatkan informasi yang memadai dalam melakukan pengawasan tanpa menciderai prinsip kerahasiaan informasi intelijen yang dapat berdampak pada gangguan keamanan nasional,” katanya.