Sama-sama Mengemban Misi Intelijen, Ini Perbedaan BIN dan BAIS TNI
loading...
Meski sama-sama mengemban misi intelijen, namun ada perbedaan BIN dan BAIS TNI. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Meski sama-sama mengemban misi intelijen, namun ada perbedaan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Lalu apa perbedaan antara kedua lembaga intelijen ini? Berikut ini penjelasannya.
Dalam UU No 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara yang dimaksud dengan intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.
Badan Intelijen Negara (BIN)
BIN memiliki peran besar dalam perjalanan bangsa Indonesia. Sejarah BIN berawal saat pemerintah Indonesia mendirikan badan Intelijen untuk pertama kalinya Badan Istimewa (BI). Kolonel Zulkifli Lubis ditunjuk memimpin lembaga ini bersama sekitar 40 mantan tentara Pembela Tanah Air (Peta) yang menjadi penyelidik militer khusus.
Dikutip dari lama resmi www.bin.go.id, para personel intelijen lembaga ini merupakan lulusan Sekolah Intelijen Militer Nakano, yang didirikan pendudukan Jepang pada 1943. Di mana Zulkifli Lubis merupakan lulusan sekaligus komandan Intelijen pertama.
Pada awal Mei 1946, dilakukan pelatihan khusus di daerah Ambarawa. 30 pemuda yang lulus kemudian menjadi anggota Badan Rahasia Negara Indonesia (BRANI). Lembaga ini menjadi "payung" gerakan intelijen dengan beberapa unit ad hoc, bahkan operasi luar negeri.
Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin kemudian membentuk "Badan Pertahanan B" yang dikepalai seorang mantan komisioner polisi pada Juli 1946. Kemudian dilakukan penyatuan seluruh seluruh badan Intelijen di bawah Menhan pada 30 April 1947. BRANI menjadi Bagian V dari Badan Pertahanan B.
Di awal 1952, Kepala Staf Angkatan Perang, T.B. Simatupang menurunkan lembaga intelijen menjadi Badan Informasi Staf Angkatan Perang (BISAP). Pada tahun yang sama, Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Menhan Sri Sultan Hamengku Buwono IX menerima tawaran Central Intelligence Agency Amerika Serikat (CIA) untuk melatih calon-calon intel profesional Indonesia di Pulau Saipan, Filipina.
Dalam UU No 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara yang dimaksud dengan intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.
Badan Intelijen Negara (BIN)
BIN memiliki peran besar dalam perjalanan bangsa Indonesia. Sejarah BIN berawal saat pemerintah Indonesia mendirikan badan Intelijen untuk pertama kalinya Badan Istimewa (BI). Kolonel Zulkifli Lubis ditunjuk memimpin lembaga ini bersama sekitar 40 mantan tentara Pembela Tanah Air (Peta) yang menjadi penyelidik militer khusus.
Dikutip dari lama resmi www.bin.go.id, para personel intelijen lembaga ini merupakan lulusan Sekolah Intelijen Militer Nakano, yang didirikan pendudukan Jepang pada 1943. Di mana Zulkifli Lubis merupakan lulusan sekaligus komandan Intelijen pertama.
Pada awal Mei 1946, dilakukan pelatihan khusus di daerah Ambarawa. 30 pemuda yang lulus kemudian menjadi anggota Badan Rahasia Negara Indonesia (BRANI). Lembaga ini menjadi "payung" gerakan intelijen dengan beberapa unit ad hoc, bahkan operasi luar negeri.
Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin kemudian membentuk "Badan Pertahanan B" yang dikepalai seorang mantan komisioner polisi pada Juli 1946. Kemudian dilakukan penyatuan seluruh seluruh badan Intelijen di bawah Menhan pada 30 April 1947. BRANI menjadi Bagian V dari Badan Pertahanan B.
Di awal 1952, Kepala Staf Angkatan Perang, T.B. Simatupang menurunkan lembaga intelijen menjadi Badan Informasi Staf Angkatan Perang (BISAP). Pada tahun yang sama, Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Menhan Sri Sultan Hamengku Buwono IX menerima tawaran Central Intelligence Agency Amerika Serikat (CIA) untuk melatih calon-calon intel profesional Indonesia di Pulau Saipan, Filipina.
