Pengamat Militer: Rencana Jokowi Damaikan Rusia-Ukraina Sesuai UUD 1945

JAKARTA - Langkah Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) yang akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow pada 30 Juni mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan. Pertemuan tersebut diharapkan dapat mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina .

"Kita tentu menyambut baik niat Presiden Joko Widodo untuk menjadi juru damai di tengah perang Ukraina versus Rusia. Hal ini sesuai dengan UUD 1945," kata Pengamat Militer dan Intelijen Susaningtyas Kertopati, Kamis (23/6/2022).

Nuning, sapaan akrabnya, menyinggung peristiwa 2 September 1949, di mana Wakil Presiden RI Mohammad Hatta mengeluarkan pernyataan tentang politik luar negeri RI yakni, politik luar negeri bebas aktif. Konsep politik luar negeri bebas dan aktif memiliki pengertian bebas dalam arti bangsa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang bertentangan dengan kepribadian bangsa (Pancasila). Sedangkan aktif dalam menjalankan kebijaksanaan luar negeri tidak bersikap pasif atas kejadian internasional.



"Sejalan dengan konsep politik luar negeri bebas aktif dan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat: " ....ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...", maka bangsa Indonesia mengambil peran dalam perdamaian dunia," kata Nuning.

Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Cyber Security ini menilai, keputusan untuk mendamaikan kedua negara itu sangat baik karena saat itu berbagai dampak domino terjadi membuat situasi dunia mengalami masalah utamanya bidang ekonomi dan krisis pangan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bahkan sudah memberi warning mengenai krisis pangan yang bakal dihadapi akibat perang Rusia-Ukraina. Krisis pangan yang sudah ada di depan mata akan semakin membebani APBN. Padahal, selama 2 tahun ini saja, APBN sudah babak belur dihajar pandemi Corona -19.

Baca juga: Pertama Kali, Jokowi Dikawal Tim Penyelamatan Khusus saat ke Rusia dan Ukraina

"Bila dibiarkan perang Ukraina dengan Rusia ini berlarut dikhawatirkan krisis pangan dan energi akibat ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina, akan membuat angka kemiskinan makin bertambah," ujarnya.

Untuk itu, kata Nuning, pemerintah Indonesia patut mewaspadai dampak perang bagi perekonomian nasional. Sejumlah langkah strategis juga harus disiapkan secara matang mengantisipasi kemungkinan terburuk bagi kondisi sosial-politik di Indonesia.