DPR-Mensos Sepakat Gelar Rapat Gabungan Perbarui Data Kemiskinan

Senada, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa sengkarut data penerima bansos terjadi di mana-mana. Dia pun sudah pernah berkomunikasi langsung dengan Mnesos soal bagaimana daerah diberikan tugas melakukan pendataan. Namun kali ini, bukan waktunya untuk mempersoalkan atau mencari kambing hitam dari persoalan pendataan ini.

“Tapi yang harus kita lakukan mencari solusi dari sistem yang baik dan cepat,” kata Ace di kesempatan sama.

Politikus Partai Golkar ini melanjutkan, Komisi VIII DPR juga sudah mengundang sejumlah kepala daerah untuk memastikan soal data ini dan faktanya, banyak kepala daerah yang belum memperbaharui datanya. Ada banyak sekali daerah bahkan, ada yang sama seklai belum melakukan pendataan. Dan kalau datanya tidak diperbarui, berarti bagaimana dengan proses penyalurannya, apakah dengan demikian tepat sasaran.

Ace juga sempat menyinggung soal digitalisasi data yang pernah disebut Presiden Jokowi. Karena itu, dia menanyakan soal digitalisasi data di Kemensos, bagaimana konsepnya untuk mempermudah pelayanan terhadap rakyat. Untuk melakukan ini, banyak yang hendak membantu termasuk dari Kemendes PDTT.

“Pendataan ini tidak boleh terbelit-belit, tidak tepat sasaran dan harus akurat. Soal indikator kemiskinan kita harus sama-sama duduk bareng, entah FGD termasuk mengkomunikasikan kepada rakyat, kalau mereka tidak sesuai dengan indikator kemiskinan kita ya tidak masuk. Agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial,” gagasnya.