Anggota Komisi VI DPR Ingatkan Luhut Ada yang Lebih Penting dari Pemindahan Kantor Sawit

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Deddy Sitorus mengaku bingung dan kecewa dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan . Sebab, harga minyak goreng curah hingga saat ini belum mampu diturunkan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Bahkan harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit juga belum normal sebagai dampak moratorium ekspor minyak sawit dan turunannya.

"Saya sangat bingung dan kecewa ketika Pak Luhut hanya mampu menekan perusahaan sawit tertentu untuk berkantor di Indonesia, bukan menyelesaikan masalah-masalah penting yang bermanfaat," kata Deddy Sitorus dalam keterangan tertulis, Kamis (16/6/2022).

Menurut Deddy, dirinya mendukung Luhut untuk melakukan audit lahan sawit, melakukan perbaikan struktur industri, dan perbaikan rantai pasok sawit serta CPO secara fundamental. Bukan hanya fokus memindahkan kantor perusahaan sawit di luar negeri ke Indonesia. Sebab, kebijakan pemidahan kantor ke Tanah Air tidak fundamental dan hanya membawa keuntungan receh.

Baca juga: Luhut Geram Lihat Ulah Perusahaan Sawit: Nyari Duit di RI, Bayar Pajak ke Singapura

"Harusnya Pak Luhut melakukan audit lahan untuk memastikan perusahaan sawit tidak mencaplok lahan di luar HGU atau konsesinya. Dari situ negara bisa mendapat tambahan tanah sebagai land banking untuk dibagikan pada rakyat dan negara mendapat tambahan masukan dalam bentuk penalty pajak," katanya.

Ia mengaku sempat berharap besar audit lahan sawit bisa menghasilkan kepastian penetapan kebijakan DMO dan DPO yang lebih proporsional terhadap perusahaan-perusahaan besar sesuai luasan konsesi mereka. Namun saat ini pengusaha sawit kecil dan petani sawit rakyat menanggung beban yang sama.

Deddy awalnya juga berharap Luhut membedah struktur industri sawit dan minyak goreng secara menyeluruh. Memilah-milah perusahaan mana yang izin konsesinya tidak akan diperpanjang jika izinnya habis di masa depan, agar bisa didistribusikan kepada rakyat atau dikuasai negara. Selain itu, audit terhadap pelaksanaan konsep plasma-inti yang banyak menyebabkan konflik dan penderitaan bagi rakyat, terutama di Pulau Kalimantan.



"Kalau itu yang terjadi, saya angkat topi untuk Pak Luhut, tapi ternyata kan tidak ada pemikiran ke sana, terus terang saya kecewa," katanya.

Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan mengaku ada perusahaan kelapa sawit yang menyetor pajak ke Singapura. Padahal, aktivitas produksi perusahaan justru di Indonesia. Luhut geram, lantaran sikap perusahaan kelapa sawit yang dimaksud dinilai tidak adil. Dia pun menyambangi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendorong audit dan investigasi sejumlah perusahaan kelapa sawit.

"Kenapa ada yang tidak suka di audit kelapa sawit itu? Ada perusahaan yang markasnya di Singapura," ungkap Luhut saat ditemui wartawan di kawasan BPKP, Rabu (15/6/2022).

Jutaan hektar perkebunan kelapa sawit, lanjut Luhut, harus dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa Indonesia dan bukan kepentingan bangsa lain. "Masa kita punya jutaan hektare kelapa sawit, ada yang markasnya di luar, bayar pajak di luar (Singapura), dia enak-enak terima duit. Tidak adilkan. Masa ada yang tidak punya plasma, tinggalnya di luar lagi, adil gak?" ujar dia.