Anggota Komisi VI DPR Ingatkan Luhut Ada yang Lebih Penting dari Pemindahan Kantor Sawit
Kamis, 16 Juni 2022 - 22:20 WIB
loading...
Anggota Komisi VI DPR Deddy Sitorus mengingatkan Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan fokus menyelesaikan persoalan minyak goreng tidak sekadar pemindahan kantor perusahaan sawit ke Indonesia. FOTO/DPR
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Deddy Sitorus mengaku bingung dan kecewa dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan . Sebab, harga minyak goreng curah hingga saat ini belum mampu diturunkan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Bahkan harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit juga belum normal sebagai dampak moratorium ekspor minyak sawit dan turunannya.
"Saya sangat bingung dan kecewa ketika Pak Luhut hanya mampu menekan perusahaan sawit tertentu untuk berkantor di Indonesia, bukan menyelesaikan masalah-masalah penting yang bermanfaat," kata Deddy Sitorus dalam keterangan tertulis, Kamis (16/6/2022).
Menurut Deddy, dirinya mendukung Luhut untuk melakukan audit lahan sawit, melakukan perbaikan struktur industri, dan perbaikan rantai pasok sawit serta CPO secara fundamental. Bukan hanya fokus memindahkan kantor perusahaan sawit di luar negeri ke Indonesia. Sebab, kebijakan pemidahan kantor ke Tanah Air tidak fundamental dan hanya membawa keuntungan receh.
Baca juga: Luhut Geram Lihat Ulah Perusahaan Sawit: Nyari Duit di RI, Bayar Pajak ke Singapura
"Harusnya Pak Luhut melakukan audit lahan untuk memastikan perusahaan sawit tidak mencaplok lahan di luar HGU atau konsesinya. Dari situ negara bisa mendapat tambahan tanah sebagai land banking untuk dibagikan pada rakyat dan negara mendapat tambahan masukan dalam bentuk penalty pajak," katanya.
Ia mengaku sempat berharap besar audit lahan sawit bisa menghasilkan kepastian penetapan kebijakan DMO dan DPO yang lebih proporsional terhadap perusahaan-perusahaan besar sesuai luasan konsesi mereka. Namun saat ini pengusaha sawit kecil dan petani sawit rakyat menanggung beban yang sama.
Deddy awalnya juga berharap Luhut membedah struktur industri sawit dan minyak goreng secara menyeluruh. Memilah-milah perusahaan mana yang izin konsesinya tidak akan diperpanjang jika izinnya habis di masa depan, agar bisa didistribusikan kepada rakyat atau dikuasai negara. Selain itu, audit terhadap pelaksanaan konsep plasma-inti yang banyak menyebabkan konflik dan penderitaan bagi rakyat, terutama di Pulau Kalimantan.
"Saya sangat bingung dan kecewa ketika Pak Luhut hanya mampu menekan perusahaan sawit tertentu untuk berkantor di Indonesia, bukan menyelesaikan masalah-masalah penting yang bermanfaat," kata Deddy Sitorus dalam keterangan tertulis, Kamis (16/6/2022).
Menurut Deddy, dirinya mendukung Luhut untuk melakukan audit lahan sawit, melakukan perbaikan struktur industri, dan perbaikan rantai pasok sawit serta CPO secara fundamental. Bukan hanya fokus memindahkan kantor perusahaan sawit di luar negeri ke Indonesia. Sebab, kebijakan pemidahan kantor ke Tanah Air tidak fundamental dan hanya membawa keuntungan receh.
Baca juga: Luhut Geram Lihat Ulah Perusahaan Sawit: Nyari Duit di RI, Bayar Pajak ke Singapura
"Harusnya Pak Luhut melakukan audit lahan untuk memastikan perusahaan sawit tidak mencaplok lahan di luar HGU atau konsesinya. Dari situ negara bisa mendapat tambahan tanah sebagai land banking untuk dibagikan pada rakyat dan negara mendapat tambahan masukan dalam bentuk penalty pajak," katanya.
Ia mengaku sempat berharap besar audit lahan sawit bisa menghasilkan kepastian penetapan kebijakan DMO dan DPO yang lebih proporsional terhadap perusahaan-perusahaan besar sesuai luasan konsesi mereka. Namun saat ini pengusaha sawit kecil dan petani sawit rakyat menanggung beban yang sama.
Deddy awalnya juga berharap Luhut membedah struktur industri sawit dan minyak goreng secara menyeluruh. Memilah-milah perusahaan mana yang izin konsesinya tidak akan diperpanjang jika izinnya habis di masa depan, agar bisa didistribusikan kepada rakyat atau dikuasai negara. Selain itu, audit terhadap pelaksanaan konsep plasma-inti yang banyak menyebabkan konflik dan penderitaan bagi rakyat, terutama di Pulau Kalimantan.
Lihat Juga :
