Soal Isu Reshuffle, PKB: Ini Kewenangan Presiden

JAKARTA - Kabar reshuffle atau kocok ulang kabinet kembali berembus untuk sekian kalinya. Teranyar, isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju akan dilakukan pada, 15 Juni 2022.





"Sayup-sayup terdengar (reshuffle). Dan ini sudah bolak balik isu ini muncul. Bagi PKB jelas ini kewenangan presiden," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PKB, Jazilul Fawaid, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2022).

Soal apakah 15 Juni akan ada reshuffle, Jazilul mendengar hal itu dan 15 Juni masuk ke Rabu Pon, tetapi ia tidak tahu apakah jadwalnya 15 Juni. Yang jelas, Jokowi selalu melakukan reshuffle pada Rabu Pon, dan Rabu Pon yang berikutnya jatuh pada 40 hari lagi.

"Ya, enggak tahu (kalau reshuffle 15 Juni), tapi harinya Rabu Pon. Kalau menunggu Rabu Pon berikutnya nunggu 40 hari lagi. Jadi lazimnya itu biasanya ada kecuali salah itungan lagi," beber Jazilul.

Namun kata Jazilul, PKB berharap agar reshuffle ini tidak menambah beban pemerintahan di sisa masa jabatan Presiden Jokowi, karena reshuffle itu pasti berdampak buat menteri yang diganti atau menteri yang mengganti.

Kemudian, sambung Wakil Ketua MPR ini, krisis global yang tengah terjadi juga harus menjadi referensi Jokowi mengganti menterinya di bidang ekonomi agar bisa menjadi pengungkit perekonomian Indonesia.

"Dunia sudah mengumumkan krisis global apakah nanti kalau itu yang menjadi referensi, maka menteri menteri di bidang ekonomi kemudian yang menjadi pengungkit agar Indonesia bisa bertahan bahkan bangkit dari krisis yang ada," ungkapnya.

Adapun menteri-menteri PKB, Jazilul mengklaim bahwa menteri-menteri PKB aman dari reshuffle, dan masih berharap demikian. Yang jelas, krisis global ini perlu menjadi perhatian dan yang paling memahami urgensi dari reshuffle ini adalah Jokowi dan jika terjadi, Jokowi harus mencari orang yang bisa bertahan di situasi krisis.

"Tapi kalau reshuffle hanya jadi gunjingan artinya, sulit loh saat saat ini nyari orang untuk mengganti menteri yang betul-betul bisa tahan di situasi krisis atau minimal kreatif untuk membantu presiden. (Jangan) malah menterinya sibuk keluyuran pencitraan sebagian," tandasnya.