Pemerintah Harus Transparan soal Dana Ratusan Triliun untuk COVID-19

JAKARTA - Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga Dosen Pasca Sarjana Universitas Indonesia, KH Cholil Nafis mempertanyakan anggaran ratusan triliun yang digunakan untuk penanganan virus corona ( COVID-19 ). Sebab anggaran yang juga berubah-ubah itu juga dipandang tak bisa membayar masyarakat yang ingin melakukan rapid test . Contohnya yang dialami para santri yang akan kembali ke pesantren.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie menganggap, kondisi ini berada di zona ketidakwajaran. Mengingat, dana yang digelontorkan pemerintah untuk menangani wabah ini cukup fantastis.

"Pemerintah harus transparan terkait dana ratusan triliun untuk COVID-19 . Jangan sampai anggaran ini ditilep oknum-oknum yang tak bermoral," kata Jerry saat dihubungi SINDOnews, Selasa (23/6/2020).(Baca Juga: Anggaran Covid-19 Terus Berubah, Rapid Test Harus Bayar)

Untuk itu, Jerry menilai, pernyataan Jokowi yang bilang 'gigit' oknum yang korupsi dana COVID-19 kurang gereget. Seharusnya, Jokowi bilang diterkam jika ada oknum yang demikian. Ia khawatir, pernyataan Jokowi hanya lips service, tapi implementasi di lapangan tidak digubris oleh aparaturnya.

Dalam kondisi yang seperti ini, Jerry menganggap perlunya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hadir untuk mengawasi penggunaan dana COVID-19 . "Agar pemerintahan ini good and clean, maka anggaran COVID-19 perlu dibuka secara transparan ke publik. Lantaran ini akan bikin trusting atau kepercayaan kepada Jokowi semakin besar," katanya.(Baca Juga: Jangan Jadikan Rapid Test Ladang Bisnis)