Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat, BNPP Dorong Wilayah Perbatasan Jadi Pusat Ekonomi
loading...
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mendorong wilayah perbatasan menjadi pusat perekonomian baru. Foto/istimewa
A
A
A
TALAUD - Badan Nasional Pengelola Perbatasan ( BNPP ) mendorong wilayah perbatasan menjadi pusat perekonomian baru. Langkah tersebut sebagai upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi ketimpangan pembangunan.
"Kita harus mendorong kawasan perbatasan ini untuk bisa menjadi pusat-pusat perekonomian baru yang nantinya diharapkan bisa menggerakkan wilayah perbatasan bahkan wilayah sekitarnya, sehingga akan ada pemerataan pembangunan. Ketimpangan pembangunan itu kita akan minimalisir sekecil mungkin. Ini salah satu mandat UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Batas Wilayah Negara," ujar Sekretaris BNPP Restuardy Daud, Jumat (27/5/2022).
Restu menyebut, ada dua aspek utama dalam membangun wilayah perbatasan yakni, pertama aspek pertahanan dan keamanan (hankam). Kedua, aspek kesejahteraan. Untuk aspek pertahanan dan keamanan, kata Restu, bagaimana membangun ketertiban dan keamanan di wilayah perbatasan dan memperkuat positioning Indonesia di wilayah teritorial dan yuridiksi.
"Kalau kita lihat untuk sarana prasarana hankam yang ada di Pulau Miangas itu sudah tersedia, ada POSAL, PAM perbatasan yang secara reguler bergantian ditugaskan di Pulau Miangas, demikian juga pulau-pulau terdepan lainnya di Pulau Marore juga ada," jelasnya.
Sedangkan dalam aspek kesejahteraan atau prosperity, sambung Restu, melalui pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Nusantara. Restu mengakui, dalam melakukan upaya pembangunan di wilayah perbatasan ada dua masalah besar yang selalu dihadapi yakni, keterisolasian dan ketertinggalan.
"Ini yang kita temui di wilayah perbatasan seluruh Indonesia.Terkait keterisolasian ini banyak daerah di kawasan perbatasan merupakan daerah terpencil. Nah yang kita lakukan adalah membangun infrastruktur konektivitas baik transportasi, termasuk di dalamnya jaringan komunikasi telepon, internet. Puji syukur Kabupaten Talaud termasuk Pulau Miangas sudah tersedia tinggal meningkatkan sarana prasaran menjadi memadai," ucapnya.
Sementara untuk mengejar ketertinggalan, tambah Restu, yang dilakukan pemerintah saat ini adalah pemenuhan layanan dasar pendidikan, kesehatan. "Kalau kami lihat untuk Kabupaten Talaud dan Pulau Miangas sudah tersedia. Pendidikan misalnya, di Pulau Miangas mulai dari PAUD sampai SMK/SMA itu sudah tersedia. Nanti kita terus dorong agar lebih memadai. Begitu juga layanan kesehatan sudah ada," katanya.
Pemerintah juga mengimbau penggunaan produk lokal atau dalam negeri sebesar 40% dalam belanja pemerintah baik APBN maupun APBD. Untuk itu, pemerintah juga mendorong bagaimana produk lokal ini bisa masuk ke dalam market place atau toko daring yang sudah dibuka pemerintah. "Kami mendorong dinas UMKM setempat atau koperasi yang membawahi UMKM untuk mendaftarkan sebanyak mungkin produk-produk lokal di dalam toko daring, sehingga nanti memudahkan customer atau pembeli untuk menjangkaunya. Ini tantangan kita," katanya.
"Kita harus mendorong kawasan perbatasan ini untuk bisa menjadi pusat-pusat perekonomian baru yang nantinya diharapkan bisa menggerakkan wilayah perbatasan bahkan wilayah sekitarnya, sehingga akan ada pemerataan pembangunan. Ketimpangan pembangunan itu kita akan minimalisir sekecil mungkin. Ini salah satu mandat UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Batas Wilayah Negara," ujar Sekretaris BNPP Restuardy Daud, Jumat (27/5/2022).
Restu menyebut, ada dua aspek utama dalam membangun wilayah perbatasan yakni, pertama aspek pertahanan dan keamanan (hankam). Kedua, aspek kesejahteraan. Untuk aspek pertahanan dan keamanan, kata Restu, bagaimana membangun ketertiban dan keamanan di wilayah perbatasan dan memperkuat positioning Indonesia di wilayah teritorial dan yuridiksi.
"Kalau kita lihat untuk sarana prasarana hankam yang ada di Pulau Miangas itu sudah tersedia, ada POSAL, PAM perbatasan yang secara reguler bergantian ditugaskan di Pulau Miangas, demikian juga pulau-pulau terdepan lainnya di Pulau Marore juga ada," jelasnya.
Sedangkan dalam aspek kesejahteraan atau prosperity, sambung Restu, melalui pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Nusantara. Restu mengakui, dalam melakukan upaya pembangunan di wilayah perbatasan ada dua masalah besar yang selalu dihadapi yakni, keterisolasian dan ketertinggalan.
"Ini yang kita temui di wilayah perbatasan seluruh Indonesia.Terkait keterisolasian ini banyak daerah di kawasan perbatasan merupakan daerah terpencil. Nah yang kita lakukan adalah membangun infrastruktur konektivitas baik transportasi, termasuk di dalamnya jaringan komunikasi telepon, internet. Puji syukur Kabupaten Talaud termasuk Pulau Miangas sudah tersedia tinggal meningkatkan sarana prasaran menjadi memadai," ucapnya.
Sementara untuk mengejar ketertinggalan, tambah Restu, yang dilakukan pemerintah saat ini adalah pemenuhan layanan dasar pendidikan, kesehatan. "Kalau kami lihat untuk Kabupaten Talaud dan Pulau Miangas sudah tersedia. Pendidikan misalnya, di Pulau Miangas mulai dari PAUD sampai SMK/SMA itu sudah tersedia. Nanti kita terus dorong agar lebih memadai. Begitu juga layanan kesehatan sudah ada," katanya.
Pemerintah juga mengimbau penggunaan produk lokal atau dalam negeri sebesar 40% dalam belanja pemerintah baik APBN maupun APBD. Untuk itu, pemerintah juga mendorong bagaimana produk lokal ini bisa masuk ke dalam market place atau toko daring yang sudah dibuka pemerintah. "Kami mendorong dinas UMKM setempat atau koperasi yang membawahi UMKM untuk mendaftarkan sebanyak mungkin produk-produk lokal di dalam toko daring, sehingga nanti memudahkan customer atau pembeli untuk menjangkaunya. Ini tantangan kita," katanya.
Lihat Juga :
(cip)
