Wakil Ketua MPR Dorong Indonesia Ikut Berperan Damaikan Rusia-Ukraina
loading...
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (kiri atas) saat membuka diskusi daring bertema Menuju Perdamaian Rusia-Ukraina yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (25/5/2022). Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Konflik antara Rusia dan Ukraina harus dilihat dari sisi krisis yang berdampak pada kemanusiaan. Oleh karena itu, Indonesia harus mampu berperan dalam menciptakan perdamaian , seperti yang diamanatkan konstitusi.
"Pada alinea pertama UUD 1945 mengamanatkan kepada kita untuk ikut menciptakan perdamaian dunia dengan mencegah penjajahan dengan mengedepankan aspek kemanusiaan," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema 'Menuju Perdamaian Rusia-Ukraina' yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (25/5/2022).
Menurut Lestari, krisis Rusia-Ukraina harus segera diakhiri karena dampaknya sangat mempengaruhi tatanan di sejumlah sektor di dunia. Belum tuntas dampak pandemi Covid-19, sejumlah krisis yang mengikuti perang Rusia-Ukraina memberi tekanan tersendiri dalam upaya negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, untuk bangkit.
Ancaman terhadap kemanusiaan dalam krisis Rusia-Ukraina, harus sesegera mungkin diakhiri dengan menggalang dukungan negara-negara di dunia. Rerie, sapaan akrab Lestari, berharap Indonesia dapat melakukan langkah dan sikap yang tepat dalam ikut serta mengatasi konflik Rusia-Ukraina menuju perdamaian.
Nara sumber lain, Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan menilai krisis Rusia-Ukraina berdampak pada banyak sektor, seperti ekonomi terkait sumber daya alam dan ketersediaan komoditas. Menurut Farhan, sanksi terhadap Rusia dari sejumlah negara dunia akan mempengaruhi keseimbangan ketersediaan komoditas di dunia. Sanksi tersebut, jelas Farhan, justru mendorong Rusia untuk menguasai Ukraina.
Farhan berpendapat, demi menciptakan perdamaian dunia, Indonesia harus condong terhadap salah satu pihak dalam konflik tersebut. Di sisi lain, upaya perdamaian dalam krisis Rusia-Ukraina bisa dicapai bila Ukraina menyerah dan memberikan kemerdekaan kepada sejumlah negara bagiannya.
"Bila Indonesia tetap bersikap nonblok, ujar Farhan, krisis Rusia-Ukraina akan terus dalam status quo," katanya.
Pengamat Militer dan Pertahanan Keamanan, Connie Rahakundini Bakrie berpendapat 91 hari krisis Rusia-Ukraina saat ini sudah menjadi multilateral war. Krisis Rusia-Ukraina adalah perang yang berbeda dari perang pada umumnya.
"Pada alinea pertama UUD 1945 mengamanatkan kepada kita untuk ikut menciptakan perdamaian dunia dengan mencegah penjajahan dengan mengedepankan aspek kemanusiaan," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema 'Menuju Perdamaian Rusia-Ukraina' yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (25/5/2022).
Menurut Lestari, krisis Rusia-Ukraina harus segera diakhiri karena dampaknya sangat mempengaruhi tatanan di sejumlah sektor di dunia. Belum tuntas dampak pandemi Covid-19, sejumlah krisis yang mengikuti perang Rusia-Ukraina memberi tekanan tersendiri dalam upaya negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, untuk bangkit.
Ancaman terhadap kemanusiaan dalam krisis Rusia-Ukraina, harus sesegera mungkin diakhiri dengan menggalang dukungan negara-negara di dunia. Rerie, sapaan akrab Lestari, berharap Indonesia dapat melakukan langkah dan sikap yang tepat dalam ikut serta mengatasi konflik Rusia-Ukraina menuju perdamaian.
Nara sumber lain, Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan menilai krisis Rusia-Ukraina berdampak pada banyak sektor, seperti ekonomi terkait sumber daya alam dan ketersediaan komoditas. Menurut Farhan, sanksi terhadap Rusia dari sejumlah negara dunia akan mempengaruhi keseimbangan ketersediaan komoditas di dunia. Sanksi tersebut, jelas Farhan, justru mendorong Rusia untuk menguasai Ukraina.
Farhan berpendapat, demi menciptakan perdamaian dunia, Indonesia harus condong terhadap salah satu pihak dalam konflik tersebut. Di sisi lain, upaya perdamaian dalam krisis Rusia-Ukraina bisa dicapai bila Ukraina menyerah dan memberikan kemerdekaan kepada sejumlah negara bagiannya.
"Bila Indonesia tetap bersikap nonblok, ujar Farhan, krisis Rusia-Ukraina akan terus dalam status quo," katanya.
Pengamat Militer dan Pertahanan Keamanan, Connie Rahakundini Bakrie berpendapat 91 hari krisis Rusia-Ukraina saat ini sudah menjadi multilateral war. Krisis Rusia-Ukraina adalah perang yang berbeda dari perang pada umumnya.
Explore More