Penurunan Demokrasi Berkorelasi dengan Kinerja Pemerintah
Rabu, 25 Mei 2022 - 05:56 WIB
loading...
A
A
A
Saiful mengatakan untuk menilai kinerja pemerintah banyak dimensinya. Tetapi yang cukup sederhana untuk merangkum kompleksitas variable itu adalah penilian terhadap kinerja presiden. "Seberapa puas masyarakat dengan kerja Presiden Jokowi, misalnya. Apakah mereka puas atau tidak puas. Sangat puas atau sangat tidak puas,” ujarnya.
Berdasar data survei opini publik nasional SMRC sejak 2009, dari Presiden SBY hingga Presiden Jokowi, Saiful menemukan publik yang merasa sangat puas atau cukup puas dengan kinerja presiden, akan mengatakan positif atau puas dengan kinerja demokrasi.
“Sebaliknya, warga yang menilai kinerja presiden tidak memuaskan, maka itu akan membuat publik tidak puas dengan kinerja demokrasi,” tambah Saiful.
Karena itu, untuk memperkuat penilaian demokrasi, kinerja pemerintah haruslah memuaskan masyarakat. “Jadi, bagaimana cara memperkuat penilaian terhadap demokrasi, ya bikinlah masyarakat puas dengan kinerja pemerintah. Karena itu pada gilirannya berefek positif terhadap demokrasi itu sendiri. Kalau pemerintah buruk kinerjanya, itu betul-betul ancaman yang sangat serius terhadap demokrasi," kata Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu.
Berdasar data survei opini publik nasional SMRC sejak 2009, dari Presiden SBY hingga Presiden Jokowi, Saiful menemukan publik yang merasa sangat puas atau cukup puas dengan kinerja presiden, akan mengatakan positif atau puas dengan kinerja demokrasi.
“Sebaliknya, warga yang menilai kinerja presiden tidak memuaskan, maka itu akan membuat publik tidak puas dengan kinerja demokrasi,” tambah Saiful.
Karena itu, untuk memperkuat penilaian demokrasi, kinerja pemerintah haruslah memuaskan masyarakat. “Jadi, bagaimana cara memperkuat penilaian terhadap demokrasi, ya bikinlah masyarakat puas dengan kinerja pemerintah. Karena itu pada gilirannya berefek positif terhadap demokrasi itu sendiri. Kalau pemerintah buruk kinerjanya, itu betul-betul ancaman yang sangat serius terhadap demokrasi," kata Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu.
Lihat Juga :
