Penurunan Demokrasi Berkorelasi dengan Kinerja Pemerintah
loading...
Saiful Mujani mengatakan bila masyarakat melihat kondisi demokrasi memburuk, itu karena mereka melihat pemerintah buruk menjalankan pemerintahan. Foto/tangkapan layar
A
A
A
JAKARTA - Demokrasi di Indonesia dinilai sedang mengalami penurunan. Menurut Saiful Mujani, pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), penilaian terhadap demokrasi selalu berkaitan dengan kinerja pemerintah.
Hal setidaknya bisa dilihat dari data Freedom House serta hasil survei nasional SMRC. Dia mengatakan kinerja pemerintah adalah salah satu variabel yang berhubungan langsung dengan demokrasi.
“Kalau kinerja pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan sehari-hari itu menurun, maka itu berdampak pada kinerja demokrasi itu sendiri. Jika masyarakat kita melihat kondisi demokrasi kita memburuk, itu karena masyarakat melihat pemerintah menjalankan pemerintahannya dengan buruk,” tutur Saiful dalam pernyataan yang dikutip, Rabu (25/5/2022).
Menurut dia, itu adalah penilaian atau persepsi masyarakat secara langsung. ”Jadi, masyarakat menilai kinerja demokrasi dari aspek yang sangat praktis. Tidak melulu pada aspek yang konseptual-abstrak,” imbuhnya.
Saiful mengatakan untuk menilai kinerja pemerintah banyak dimensinya. Tetapi yang cukup sederhana untuk merangkum kompleksitas variable itu adalah penilian terhadap kinerja presiden. "Seberapa puas masyarakat dengan kerja Presiden Jokowi, misalnya. Apakah mereka puas atau tidak puas. Sangat puas atau sangat tidak puas,” ujarnya.
Berdasar data survei opini publik nasional SMRC sejak 2009, dari Presiden SBY hingga Presiden Jokowi, Saiful menemukan publik yang merasa sangat puas atau cukup puas dengan kinerja presiden, akan mengatakan positif atau puas dengan kinerja demokrasi.
“Sebaliknya, warga yang menilai kinerja presiden tidak memuaskan, maka itu akan membuat publik tidak puas dengan kinerja demokrasi,” tambah Saiful.
Karena itu, untuk memperkuat penilaian demokrasi, kinerja pemerintah haruslah memuaskan masyarakat. “Jadi, bagaimana cara memperkuat penilaian terhadap demokrasi, ya bikinlah masyarakat puas dengan kinerja pemerintah. Karena itu pada gilirannya berefek positif terhadap demokrasi itu sendiri. Kalau pemerintah buruk kinerjanya, itu betul-betul ancaman yang sangat serius terhadap demokrasi," kata Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu.
Hal setidaknya bisa dilihat dari data Freedom House serta hasil survei nasional SMRC. Dia mengatakan kinerja pemerintah adalah salah satu variabel yang berhubungan langsung dengan demokrasi.
“Kalau kinerja pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan sehari-hari itu menurun, maka itu berdampak pada kinerja demokrasi itu sendiri. Jika masyarakat kita melihat kondisi demokrasi kita memburuk, itu karena masyarakat melihat pemerintah menjalankan pemerintahannya dengan buruk,” tutur Saiful dalam pernyataan yang dikutip, Rabu (25/5/2022).
Menurut dia, itu adalah penilaian atau persepsi masyarakat secara langsung. ”Jadi, masyarakat menilai kinerja demokrasi dari aspek yang sangat praktis. Tidak melulu pada aspek yang konseptual-abstrak,” imbuhnya.
Saiful mengatakan untuk menilai kinerja pemerintah banyak dimensinya. Tetapi yang cukup sederhana untuk merangkum kompleksitas variable itu adalah penilian terhadap kinerja presiden. "Seberapa puas masyarakat dengan kerja Presiden Jokowi, misalnya. Apakah mereka puas atau tidak puas. Sangat puas atau sangat tidak puas,” ujarnya.
Berdasar data survei opini publik nasional SMRC sejak 2009, dari Presiden SBY hingga Presiden Jokowi, Saiful menemukan publik yang merasa sangat puas atau cukup puas dengan kinerja presiden, akan mengatakan positif atau puas dengan kinerja demokrasi.
“Sebaliknya, warga yang menilai kinerja presiden tidak memuaskan, maka itu akan membuat publik tidak puas dengan kinerja demokrasi,” tambah Saiful.
Karena itu, untuk memperkuat penilaian demokrasi, kinerja pemerintah haruslah memuaskan masyarakat. “Jadi, bagaimana cara memperkuat penilaian terhadap demokrasi, ya bikinlah masyarakat puas dengan kinerja pemerintah. Karena itu pada gilirannya berefek positif terhadap demokrasi itu sendiri. Kalau pemerintah buruk kinerjanya, itu betul-betul ancaman yang sangat serius terhadap demokrasi," kata Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu.
Explore More