Menko Polhukam Pastikan Masalah LGBT Diatur dalam RUU KUHP
Selasa, 24 Mei 2022 - 07:14 WIB
loading...
A
A
A
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Mahfud MD menyebutkan bahwa pelaku LGBT belum dapat diberikan sanksi apabila belum ada dasar hukum yang ditetapkan oleh pemerintah.
"Contoh lain, Pancasila mengajarkan bangsa Indonesia 'berkeTuhanan' tapi tak ada orang dihukum krn tak berTuhan (ateis). Mengapa? Ya, karena blm diatur dengan hukum. Orang berzina atau LGBT menurut Islam juga tak bisa dihukum karena hukum zina dan LGBT menurut KUHP berbeda dengan konsep dalam agama," tulis Mahfud MD pada Rabu (11/5/2022).
Berdasar asas legalitas kata Mahfud MD orang hanya bisa diberi sanksi heteronom (hukum) jika sudah ada hukumnya. Menurutnya, jika belum ada hukumnya maka sanksinya otonom (seperti caci maki publik, pengucilan, malu, merasa berdosa, dan lainnya). Sanksi otonom adalah sanksi moral dan sosial. Banyk ajaran agama yang belum menjadi hukum.
Mahfud MD kemudian memberikan contoh terkait video yang diunggah Deddy Corbuzier terkait promosi LGBT yang membuat heboh beberapa waktu lalu.
"Coba saya tanya balik: mau dijerat dengan UU nomor berapa Deddy dan pelaku LGBT? Nilai-nilai Pancasila itu belum semua menjadi hukum. Demokrasi harus diatur dengan hukum (nomokrasi). Nah LGBT dan penyiarnya itu belum dilarang oleh hukum. Jadi ini bukan kasus hukum," tulis Mahfud MD.
Mahfud kemudian menjawab netizen yang menyampaikan Pasal 292 KUHP yang mengatur hukuman bagi pelaku cabul terhadap orang yang belum dewasa dan sesama jenis.
"Ya, itu asas legalitasnya homo/lesbi dengan anak-anak. Kalau lesbi/homo sesama orang dewasa apa ancaman hukumannya? Tidak ada kan? Kalau kita menghukum tanpa ada ancaman hukumnya lebih dulu berarti melanggar asas legalitas, bisa sewenang-wenang. Makanya ber-Pancasila bukan hanya berhukum, tapi juga bermoral," tulis Mahfud MD.
"Contoh lain, Pancasila mengajarkan bangsa Indonesia 'berkeTuhanan' tapi tak ada orang dihukum krn tak berTuhan (ateis). Mengapa? Ya, karena blm diatur dengan hukum. Orang berzina atau LGBT menurut Islam juga tak bisa dihukum karena hukum zina dan LGBT menurut KUHP berbeda dengan konsep dalam agama," tulis Mahfud MD pada Rabu (11/5/2022).
Berdasar asas legalitas kata Mahfud MD orang hanya bisa diberi sanksi heteronom (hukum) jika sudah ada hukumnya. Menurutnya, jika belum ada hukumnya maka sanksinya otonom (seperti caci maki publik, pengucilan, malu, merasa berdosa, dan lainnya). Sanksi otonom adalah sanksi moral dan sosial. Banyk ajaran agama yang belum menjadi hukum.
Mahfud MD kemudian memberikan contoh terkait video yang diunggah Deddy Corbuzier terkait promosi LGBT yang membuat heboh beberapa waktu lalu.
"Coba saya tanya balik: mau dijerat dengan UU nomor berapa Deddy dan pelaku LGBT? Nilai-nilai Pancasila itu belum semua menjadi hukum. Demokrasi harus diatur dengan hukum (nomokrasi). Nah LGBT dan penyiarnya itu belum dilarang oleh hukum. Jadi ini bukan kasus hukum," tulis Mahfud MD.
Mahfud kemudian menjawab netizen yang menyampaikan Pasal 292 KUHP yang mengatur hukuman bagi pelaku cabul terhadap orang yang belum dewasa dan sesama jenis.
"Ya, itu asas legalitasnya homo/lesbi dengan anak-anak. Kalau lesbi/homo sesama orang dewasa apa ancaman hukumannya? Tidak ada kan? Kalau kita menghukum tanpa ada ancaman hukumnya lebih dulu berarti melanggar asas legalitas, bisa sewenang-wenang. Makanya ber-Pancasila bukan hanya berhukum, tapi juga bermoral," tulis Mahfud MD.
Lihat Juga :
