KH Cholil Nafis: Paradoks! Orang Tidak Tes Disuruh Tes, Mau Tes Diminta Bayar
Minggu, 21 Juni 2020 - 23:28 WIB
loading...
Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat KH Cholil Nafis. Foto/Okezone
A
A
A
JAKARTA - Metode skrining awal melalui rapid test menjadi salah satu syarat wajib bagi mereka yang hendak pergi ke luar daerah. Namun biaya tes yang mencapai ratusan ribu rupiah menjadi persoalan banyak dikeluhkan, termasuk oleh kalangan santri.
Sementara, di sisi lain, pemerintah telah menaikkan anggaran penanganan Covid-19 dari Rp405,1 triliun menjadi Rp695,2 triliun. Hal inilah yang membuat Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis terheran dan mempertanyakan beban biaya rapid test bagi para santri itu.
“Belajar dari berbagai negara yang sukses menangangi Covid-19, rapid test dilakukan secara masif, terstruktur, dan sistematis,” ujar KH Cholil kepada SINDOnews, Minggu (21/6/2020).
(Baca: Rapid Test Harus Bayar, KH Cholil Nafis: Kemana Uang Triliunan Rupiah Itu?)
Karena itu dirinya menyarankan pemerintah agar memudahkan mereka yang ingin melakukan rapid test sehingga bisa diketahui penularannya. Dengan begitu akan diketahui mana yang perlu diisolasi, mana yang tidak.
Sementara, di sisi lain, pemerintah telah menaikkan anggaran penanganan Covid-19 dari Rp405,1 triliun menjadi Rp695,2 triliun. Hal inilah yang membuat Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis terheran dan mempertanyakan beban biaya rapid test bagi para santri itu.
“Belajar dari berbagai negara yang sukses menangangi Covid-19, rapid test dilakukan secara masif, terstruktur, dan sistematis,” ujar KH Cholil kepada SINDOnews, Minggu (21/6/2020).
(Baca: Rapid Test Harus Bayar, KH Cholil Nafis: Kemana Uang Triliunan Rupiah Itu?)
Karena itu dirinya menyarankan pemerintah agar memudahkan mereka yang ingin melakukan rapid test sehingga bisa diketahui penularannya. Dengan begitu akan diketahui mana yang perlu diisolasi, mana yang tidak.
Lihat Juga :
