Serang Anies Baswedan, Ruhut Sitompul Tak Belajar dari SBY

Sabtu, 14 Mei 2022 - 05:29 WIB
loading...
Serang Anies Baswedan, Ruhut Sitompul Tak Belajar dari SBY
Unggahan Ruhut Sitompul di akun Twitternya soal foto editan Anies Baswedan berpakaian adat suku Dani Papua dengan koteka dikecam banyak pihak. Foto/Dok.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Unggahan Ruhut Sitompul di akun Twitternya soal foto editan Anies Baswedan berpakaian adat suku Dani Papua dengan koteka dikecam banyak pihak. Tidak sedikit warganet atau netizen yang menaruh simpati kepada Anies Baswedan.

Serangan Ruhut Sitompul terhadap Anies Baswedan itu dinilai membuktikan bahwa pria yang pernah berperan sebagai Poltak Raja Minyak dari Medan di sinetron Gerhana itu tidak belajar dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Indonesia itu negara sinetron. Pak Ruhut enggak belajar dari Pak SBY," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo kepada SINDOnews, Jumat (13/5/2022).

Sebab, SBY bisa menjadi presiden karena menggunakan politik dizalimi. "Masyarakat Indonesia itu sangat simpati terhadap tokoh-tokoh yang dizalimi," tuturnya.





Sehingga, menurut Kunto, kelakuan Ruhut Sitompul itu justru menguntungkan bagi Anies Baswedan. "Pak Anies dipersepsi sebagai korban atau victim yang akan dibela oleh masyarakat dan mendapatkan simpati yang besar," imbuhnya.

Di sisi lain, Kunto menilai postingan Ruhut Sitompul tidak begitu mempengaruhi citra PDIP. Efeknya terlalu kecil. "Karena, Pak Ruhut sendiri sebenarnya kan bukan kader asli dari PDIP kan. Dia dulu di Demokrat, lalu pindah ke PDIP, sehingga orang tidak bisa langsung mengasosiasikan Ruhut dengan PDIP, itu agak jauh tuh," ujarnya.

Menurut dia, publik menganggap Ruhut Sitompul kutu loncat atau oportunis. Kunto membeberkan KedaiKOPI pernah membuat survei yang menyimpulkan bahwa masyarakat masih akan tetap memilih PDIP walaupun beberapa elite partai itu terjerat kasus korupsi.



"Saya memilih PDIP karena Bu Megawati misalnya begitu. Dan Ibu Megawatinya enggak korupsi kan, gitu kata responden. Jadi, partai politik tidak serta merta dihukum oleh pemilih kalau salah satu kadernya melakukan korupsi," tutur Kunto.
Halaman :
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1441 seconds (0.1#10.140)