Fahri Hamzah Ingin Tulis Surat Terbuka untuk Jokowi, Puan dan Ketua MK, Ini Isinya

JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Fahri Hamzah mengaku ingin menulis surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman. Hal yang disampaikannya ini berkaitan dengan Pemilu 2024 karena Fahri menyematkan tanda pagar (tagar) Selamatkan 2024.

“#Selamatkan2024. Sebenarnya saya ingin menulis surat terbuka kepada para pemimpin negeri ini khususnya kepada para pemimpin lembaga2 tinggi negara; presiden @jokowi dan jajaran eksekutif, ketua @DPR_RI dan jajaran legislatif serta ketua MK @officialMKRI jajaran yudikatif,” cuit Fahri dalam akunnya @Fahrihamzah, Kamis (5/5/2022).

Menurut Fahri, pesan penting ini harus ia sampaikan kepada para elite sebelum terlambat. Fahri sendiri mengaku bingung karena ada banyak sekali pesan yang ingin ia tuliskan. Namun, ia menggarisbawahi satu tema yakni #Selamatkan2024.





“Sebuah pesan penting harus kita sampaikan kepada elite kita sekarang juga sebelum terlambat. Saya bingung karena terlalu banyak judul yg ingin saya Tuliskan, Karena terlalu banyak yang ingin saya katakan, menjadi terlalu banyak hestek yang ingin saya Tuliskan: #Selamatkan2024,” katanya lagi.

Mantan Wakil Ketua DPR ini menjelaskan, tagar ini ia tuliskan karena ada begitu banyak persoalan prinsipal yang harus dijernihkan dalam sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia, yang mana efek kekeliruan dan kesalahan telah melahirkan efek domino dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Saya tulis #Selamatkan2024 sebagai titik tolak, Karena banyak hal yg harus kita jernihkan dari begitu banyak hal prinsipil dlm sistem politik dan ketatanegaraan kita, yg kekeliruan dan kesalahan di dalamnya telah melahirkan efek buruk berantai dlm penyelenggaraan pemerintahan,” tulis Fahri.

Politikus asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini melihat kesalahan dan kekeliruan ini nampaknya dibiarkan begitu saja tanpa adanya upaya pemikiran ulang secara filosofis dan mendalam untuk segera dijernihkan. “Kesalahan dan kekeliruan tersebut tampak dilakukan pembiaran tanpa ada upaya memikirkan ulang secara filosofis dan mendalam untuk dijernihkan. Atau jika itu bukan merupakan pembenaran, maka Mungkin kita bisa katakan semacam kekeliruan umum,” sambungnya.

Fahri menerangkan, jika dalam sebuah negara ada yang disebut kebaikan umum, maka ada yang sebaliknya yakni kekeliruan umum sebagaimana yang dihadapi hari ini. Salah satu buktinya adalah banyak yang tidak sadar bahwa sistem politik ini sesuatu yang salah dan buruk.

“Seperti jika di sebuah negara ada yang disebut dengan common good atau kebaikan umum maka ada juga keburukan umum seperti yang kita hadapi sekarang. Salah satu bukti keburukannya adalah karena kita sudah tidak sadar bahwa itu salah dan buruk,” tulis Fahri.

Oleh karena itu, mantan anggota Komisi III DPR ini menginginkan agar Presiden Jokowi, Ketua DPR, dan Ketua MK harus dapat menjernihkan masalah ini. Atau setidaknya Jokowi bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang bisa melakukannya.

“Dan Tiba tiba saya menghendaki dan menginginkan dengan sangat bahwa sebaiknya presiden, ketua DPR dan ketua MK-lah yang harus menjernihkan masalah ini. Atau jika tidak bisa kepada orang lain maka 1 orang presiden @jokowi dan wakilnya @Kiyai_MarufAmin bisa mewakilinya,” pungkas Fahri.