Mahfud MD Sebut Mayoritas Sepakat Pemekaran, Senator Papua Barat Usulkan Referendum
Sabtu, 30 April 2022 - 09:01 WIB
loading...
Anggota DPD RI, Filep Wamafma meminta Menko Polhukam Mahfud MD membuka hasil survei yang dilakukan lembaga kepresidenan bahwa 82% orang Papua menyetujui pemekaran wilayah. Foto/dpd.go.id
A
A
A
PAPUA BARAT - Menko Polhukam Mahfud MD menyebut bahwa hasil survei yang dilakukan lembaga kepresidenan menyimpulkan 82% orang Papua menyetujui pemekaran wilayah . Anggota DPD RI, Filep Wamafma memberikan tanggapan terkait pernyataan Mahfud MD tersebut.
“Pertama, kita berharap keterbukaan dari Menko Polhukam terkait hasil survei. Survei apa dan oleh lembaga apa,” ujar Filep dalam keterangannya, Sabtu (30/4/2022). Baca juga: Kelompok Pro Kontra Pemekaran Makin Mencuat, Senator Filep Apresiasi Langkah MRP
Filep melanjutkan bahwa publikasi survei tersebut bisa menjadi jalan masuk untuk melihat kebenaran di lapangan. Apalagi menurutnya, pro kontra pemekaran sudah terlihat jelas di masyarakat.
“Situasi di Papua akhir-akhir ini menuju friksi yang cukup parah. Saya khawatir, sesama anak Papua akhirnya bertengkar jika pandangan Menko Polhukam ini dilemparkan begitu saja tanpa ada verifikasi data,” jelas Filep.
Apalagi, kata dia, jika hasil survei tersebut terkesan dibuat-buat setelah penetapan RUU Pemekaran Wilayah. Berkaitan dengan itu, Filep juga berpandangan bahwa pemerintah sedang “membangun” legitimasi terhadap upaya pemekaran di Tanah Papua. Padahal menurutnya, upaya menyerap aspirasi secara down-top sangat diperlukan.
“Pertama, kita berharap keterbukaan dari Menko Polhukam terkait hasil survei. Survei apa dan oleh lembaga apa,” ujar Filep dalam keterangannya, Sabtu (30/4/2022). Baca juga: Kelompok Pro Kontra Pemekaran Makin Mencuat, Senator Filep Apresiasi Langkah MRP
Filep melanjutkan bahwa publikasi survei tersebut bisa menjadi jalan masuk untuk melihat kebenaran di lapangan. Apalagi menurutnya, pro kontra pemekaran sudah terlihat jelas di masyarakat.
“Situasi di Papua akhir-akhir ini menuju friksi yang cukup parah. Saya khawatir, sesama anak Papua akhirnya bertengkar jika pandangan Menko Polhukam ini dilemparkan begitu saja tanpa ada verifikasi data,” jelas Filep.
Apalagi, kata dia, jika hasil survei tersebut terkesan dibuat-buat setelah penetapan RUU Pemekaran Wilayah. Berkaitan dengan itu, Filep juga berpandangan bahwa pemerintah sedang “membangun” legitimasi terhadap upaya pemekaran di Tanah Papua. Padahal menurutnya, upaya menyerap aspirasi secara down-top sangat diperlukan.
Lihat Juga :
