Rektor ITB-AD: Mubazir, Implementasi Jaring Pengaman Sosial Amburadul!
Sabtu, 25 April 2020 - 00:05 WIB
loading...
A
A
A
"Rumah kontrakan yang sambungan listriknya 450VA justru subsidinya diterima pemilik rumah kontrakan. Mereka ini akhirnya hidup gelandangan yang ujungnya bisa memicu kriminalitas dan kerawanan sosial yang membahayakan masyarakat umum," terang Mukhaer.
Sekretaris Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini mengusulkan kepada pemerintah agar pekerja informal yang nomaden dan tidak memiliki KTP tetap diberikan bantuan sosial. Caranya, pertama harus pendekatan basis komunitas RT/RW. Manfaatkan kembali Kartu Keterangan Domisili. Ketua dan perangkat RT/RW harus difasilitasi agar bisa mendata dan mendistribusikan bantuan kepada warga yang pekerja nomaden ini.
"Bayangkan ketika proses Pemilu 2019 lalu banyak warga yang tidak memiliki KTP setempat justru bisa berpartisipasi menggunakan hak pilihnya. Ada apa? Justru di masa wabah Covid-19 kok mereka tidak bisa mengakses bantuan, padahal ini persoalan perut rakyat? Mestinya para politisi/parpol mendata dan mengadvokasi mereka supaya bisa mengakses bantuan. Parpol jangan diam seribu bahasa, berlagak pilon," tegasnya.
Kedua, pemerintah harus memberikan mereka ini program padat karya berupa pembangunan berbagai proyek di perkotaan dengan pendekatan tunai. Misalnya, beri pekerjaan pembersihan fasilitas umum, keindahan kota, pembersihan gorong-gorong, perbaikan saluran drainase, dan lainnya dengan tetap menggunakan protokol pembatasan fisik/sosial.
"Kalau bisa alokasi anggaran pelatihan Program Prakerja dialihkan saja untuk program padat karya. Program ini lebih realistis dan bermanfaat dibanding pelatihan-pelatihan online yang berbasis proyek formalistik dan gimmick," katanya.
Sekretaris Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini mengusulkan kepada pemerintah agar pekerja informal yang nomaden dan tidak memiliki KTP tetap diberikan bantuan sosial. Caranya, pertama harus pendekatan basis komunitas RT/RW. Manfaatkan kembali Kartu Keterangan Domisili. Ketua dan perangkat RT/RW harus difasilitasi agar bisa mendata dan mendistribusikan bantuan kepada warga yang pekerja nomaden ini.
"Bayangkan ketika proses Pemilu 2019 lalu banyak warga yang tidak memiliki KTP setempat justru bisa berpartisipasi menggunakan hak pilihnya. Ada apa? Justru di masa wabah Covid-19 kok mereka tidak bisa mengakses bantuan, padahal ini persoalan perut rakyat? Mestinya para politisi/parpol mendata dan mengadvokasi mereka supaya bisa mengakses bantuan. Parpol jangan diam seribu bahasa, berlagak pilon," tegasnya.
Kedua, pemerintah harus memberikan mereka ini program padat karya berupa pembangunan berbagai proyek di perkotaan dengan pendekatan tunai. Misalnya, beri pekerjaan pembersihan fasilitas umum, keindahan kota, pembersihan gorong-gorong, perbaikan saluran drainase, dan lainnya dengan tetap menggunakan protokol pembatasan fisik/sosial.
"Kalau bisa alokasi anggaran pelatihan Program Prakerja dialihkan saja untuk program padat karya. Program ini lebih realistis dan bermanfaat dibanding pelatihan-pelatihan online yang berbasis proyek formalistik dan gimmick," katanya.
(jon)
Lihat Juga :
