THR dan Gaji 13 Dorong Pertumbuhan Ekonomi
loading...
A
A
A
Pemerintah perlu segera melakukan penyesuaian kebijakan fiskal dalam rangka menjaga momentum perbaikan konsumsi dalam momentum Ramadan dan Idulfitri. Program stimulus perlu dipercepat untuk mendorong daya beli keluarga miskin dan rentan di Indonesia. Saat ini bantuan sosial (bansos) berupa Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang masih giat disalurkan pemerintah.
Bansos ini diberikan kepada keluarga miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Kemensos RI menyebutkan bahwa PKH merupakan salah satu program bantuan tunai yang telah terbukti berhasil mendorong penurunan angka kemiskinan di Indonesia.
Investasi dan Efisiensi
Pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak terlepas belanja pemerintah. Tak dapat dielakkan bahwa harapan besar keberhasilan pemulihan ekonomi saat ini masih bertumpu pada belanja pemerintah sebagai pengungkit daya beli masyarakat yang masih berupaya bangkit pascapandemi. Belanja pemerintah adalah instrumen fiskal yang sangat strategis dan impactful bagi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
Terlebih lagi di masa pemulihan ekonomi saat ini, belanja pemeritah berperan sangat vital dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan kesehatan, dan perlindungan sosial dengan tetap menjaga keseimbangan antara fungsi countercyclical dengan pengendalian risiko dan kesinambungan fiskal.
Meski demikian, untuk dapat memberikan optimalisasi dampak positif dari belanja pemerintah, maka belanja perlu diarahkan pada belanja berkualitas yang ditandai dengan manfaat belanja yang langsung dirasakan oleh rakyat di sektor-sektor produktif, belanja yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing industri.
Spending better dapat dilakukan melalui pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
Selain belanja pemerintah, investasi juga memiliki peran besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini ditopang oleh dua faktor utama yakni konsumsi yang di dalamnya menyangkut daya beli masyarakat serta faktor investasi, baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN).
Karena itu, tak mengherankan bila pencapaian pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan pada 2022 membutuhkan peran serta investasi nonpemerintah untuk dapat mendorong capaian pertumbuhan ekonomi secara lebih efisien.
Berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi 2021 mencapai Rp901,02 triliun. Angka ini telah melampaui target Presiden Joko Widodo sebesar Rp900 triliun. Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah perlu terus mendorong investasi dalam mendongkrak sebuah pertumbuhan ekonomi sehingga berdampak pada kegiatan ekonomi secara keseluruhan di tengah masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi sasaran utama di dalam pembangunan, namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum cukup untuk menjadi jaminan bahwa kesejahteraan bagi masyarakat akan meningkat secara merata.
Bansos ini diberikan kepada keluarga miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Kemensos RI menyebutkan bahwa PKH merupakan salah satu program bantuan tunai yang telah terbukti berhasil mendorong penurunan angka kemiskinan di Indonesia.
Investasi dan Efisiensi
Pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak terlepas belanja pemerintah. Tak dapat dielakkan bahwa harapan besar keberhasilan pemulihan ekonomi saat ini masih bertumpu pada belanja pemerintah sebagai pengungkit daya beli masyarakat yang masih berupaya bangkit pascapandemi. Belanja pemerintah adalah instrumen fiskal yang sangat strategis dan impactful bagi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
Terlebih lagi di masa pemulihan ekonomi saat ini, belanja pemeritah berperan sangat vital dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan kesehatan, dan perlindungan sosial dengan tetap menjaga keseimbangan antara fungsi countercyclical dengan pengendalian risiko dan kesinambungan fiskal.
Meski demikian, untuk dapat memberikan optimalisasi dampak positif dari belanja pemerintah, maka belanja perlu diarahkan pada belanja berkualitas yang ditandai dengan manfaat belanja yang langsung dirasakan oleh rakyat di sektor-sektor produktif, belanja yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing industri.
Spending better dapat dilakukan melalui pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
Selain belanja pemerintah, investasi juga memiliki peran besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini ditopang oleh dua faktor utama yakni konsumsi yang di dalamnya menyangkut daya beli masyarakat serta faktor investasi, baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN).
Karena itu, tak mengherankan bila pencapaian pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan pada 2022 membutuhkan peran serta investasi nonpemerintah untuk dapat mendorong capaian pertumbuhan ekonomi secara lebih efisien.
Berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi 2021 mencapai Rp901,02 triliun. Angka ini telah melampaui target Presiden Joko Widodo sebesar Rp900 triliun. Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah perlu terus mendorong investasi dalam mendongkrak sebuah pertumbuhan ekonomi sehingga berdampak pada kegiatan ekonomi secara keseluruhan di tengah masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi sasaran utama di dalam pembangunan, namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum cukup untuk menjadi jaminan bahwa kesejahteraan bagi masyarakat akan meningkat secara merata.
Lihat Juga :
