PPP Minta Menteri LHK Tinjau Ulang SK Penetapan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
Sabtu, 16 April 2022 - 19:39 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: KLHK: Sejumlah Isu yang Diangkat Indonesia Direspons Positif Delegasi G20
Keempat, dengan diambilnya sebagian kawasan hutan dan akan distribusikan dalam bentuk perhutanan sosial, maka dikhawatirkan kawasan yang semula hutan akan habis dan beralih jadi rumah, permukiman, kebun dan sebagainya. Padahal fungsi hutan salah satunya memiliki fungsi ekologi, yaitu untuk menjaga tata kelola air. Sehingga dalam jangka panjang Pulau Jawa dikhawatirkan akan kekurangan air. "Saat ini pun sudah banyak praktik yang menyimpang dari tujuan awal perhutanan sosial," ujarnya.
Kelima, pembagian lahan hutan juga tidak menjamin akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila masyarakat tidak di dampingi dan diarahkan. Ujung-ujungnya, lahan yang distribusikan akan dimiliki segelintir elite-elite lokal yang berkuasa dan memiliki kekuatan finansial lewat jual beli di bawah tangan.
Keenam, Fraksi PPP mencurigai ada tujuan tertentu di balik terbitnya SK tersebut. "Melihat hal tersebut, Fraksi PPP memandang SK ini lebih banyak mudhorat daripada manfaatnya bagi masyarakat," tutur dia.
Keempat, dengan diambilnya sebagian kawasan hutan dan akan distribusikan dalam bentuk perhutanan sosial, maka dikhawatirkan kawasan yang semula hutan akan habis dan beralih jadi rumah, permukiman, kebun dan sebagainya. Padahal fungsi hutan salah satunya memiliki fungsi ekologi, yaitu untuk menjaga tata kelola air. Sehingga dalam jangka panjang Pulau Jawa dikhawatirkan akan kekurangan air. "Saat ini pun sudah banyak praktik yang menyimpang dari tujuan awal perhutanan sosial," ujarnya.
Kelima, pembagian lahan hutan juga tidak menjamin akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila masyarakat tidak di dampingi dan diarahkan. Ujung-ujungnya, lahan yang distribusikan akan dimiliki segelintir elite-elite lokal yang berkuasa dan memiliki kekuatan finansial lewat jual beli di bawah tangan.
Keenam, Fraksi PPP mencurigai ada tujuan tertentu di balik terbitnya SK tersebut. "Melihat hal tersebut, Fraksi PPP memandang SK ini lebih banyak mudhorat daripada manfaatnya bagi masyarakat," tutur dia.
(cip)
Lihat Juga :
