Pastikan BLT Minyak Goreng Tanpa Penyimpangan

Pemerintah akhirnya memutuskan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng (migor) kepada masyarakat. Keputusan yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam keterangan pers, Jumat (01/04) diarahkan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak kenaikan harga kebutuhan pokok tersebut.

Bantuan senilai Rp6,2 triliun itu akan disalurkan kepada 20,5 juta keluarga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan makanan gorengan. Rencananya, BLT migor akan diberikan sebesar Rp100 ribu setiap bulannya.

BLT migor akan diberikan untuk tiga bulan sekaligus, yaitu April, Mei, dan Juni serta dibayarkan di muka pada bulan April 2022 sebesar Rp300 ribu. Targetnya, BLT migor sudah tersalurkan semua sepekan sebelum Lebaran.Untuk memastikan tercapanya target tersebut, penyaluran secara serentak akan melibatkan Kemensos dengan dibantu jajaran TNI Polri.

Langkah yang diambil pemerintah untuk memberikan BLT minyak goreng patut diapresisasi sebagai bentuk sensitivitas terhadap tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat bawah, terutama kalangan ibu rumah tangga, terhadap kenaikan harga minyak goreng yang dipengaruhi kenaikan harga minyak sawit di dunia.

Betapa tidak, harga minyak goreng saat ini berada dalam rentang Rp20.000-23.000 per liter atau melonjak 50% dari harga sebelumnya.

Bahkan, saat gonjang-ganjing menerpa, harga melonjak tidak karuan hingga membuat ibu-ibu menjerit. Padahal, bagi masyarakat Indonesia, gorengan adalah makanan penting yang tidak bisa dipisahkan dari konsumsi sehari-hari.

Pemberian BLT sebagai mekanisme subsidi juga dinilai tepat karena lebih tepat sasaran dan hanya bisa dinikmati kelompok masyarakat yang membutuhkan. Hanya saja, di di sisi lain, kekhawatiran akan terjadinya penyimpangan tetap saja bisa terjadi. Kekhawatiran ini tidaklah berlebihan.

Mengaca pada penyaluran BLT, penyimpangan hampir merata terjadi di seluruh wilayah di Tanah Air dan dengan menggunakan berbagai modus operandi.Tentu saja, kondisi demikian sangat merugikan kelompok masyarakat yang sangat membutuhkan. Apalagi di tengah bulan Ramadan dan jelang Lebaran.

Sebuah penelitian bertajuk ‘’Penyimpangan penyaluran bantuan langsung tunai dana kompensasi bahan bakar minyak di Kota Pekanbaru’’ yang dilakukan Dr Samodra Wibawa Suyoto dengan menggunakan pendekatan teori patologi birokrasi menemukan penyimpangan terjadi secara kompleks: mulai dari korupsi, kolusi, nepotisme, kurang koordinasi, hingga penegakkan hukum.

Karena itulah, selama proses penyaluran berlangsung, Kemensos bersama TNI dan Polri melakukan mitigasi untuk mengantisipasi semua kemungkinan terjadinya penyimpangan di berbagai lini.