Pastikan BLT Minyak Goreng Tanpa Penyimpangan

Menutup ruang gerak penyimpangan bukan hanya penting untuk memastikan subtansi pemberian BLT migor tercapai, tapi juga untuk menjaga kepercayaan masayarakat pada pemerintah: bahwa negara masih hadir di tengah masyarakat ketika sedang membutuhkan.

Di samping memaksimalkan penyaluran BLT migor, gejolak harga migor tentu harus menjadi pelajaran pemerintah untuk dalam jangka panjang agar terus melakukan pembenahan seluruh tata niaga migor dari hulu sampai hilir. Tak kalah penting juga untuk membenahi struktur pasar dan struktur industri migor.

Langkah ini urgen dilakukan karena melambungnya harga minyak goreng di Tanah Air bukan sekadar urusan terpukulnya daya beli masyarakat. Lebih substantif dari itu adalah, tercederainya rasa keadilan. Bagaimana tidak, sebagai negara pemilik perkebunan sawit terbesar dunia, masyarakat Indonesia kekurangan suplai dan harus membeli mahal minyak goreng. Ibaratnya, tikus mati dalam lumbung pangan.

Kondisi ini begitu ironis bila dibanding dengan murahnya negara mengobral konsensi sawit, walaupun hutan-hutan ditebangi. Pertanyaan yang muncul kemudian muncul untuk siapakah semua itu? Apakah hanya sebatas untuk mengejar setoran devisa negara dari sektor sawit? Mengemukkan pundi-pundi mereka yang menguasai konsensi perkebunan sawit?

Tapi yang jelas, ekplorasi besar-besaran kekayaan alam untuk perkebunan sawit -setelah terverikasi munculnya gejolak harga migor- ternyata hanya untuk kepentingan golongan tertentu. Sebaliknya, rakyat hanya menjadi korban eksploitasi kepentingan oligarki dan kapitalis yang hanya berorientasi mengejar keuntungan.