DPR Tak Akui Keputusan Menag soal Penundaan Haji
loading...
FOTO/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Keputusan penundaan ibadah haji tahun 1441 H/2020 M yang dilakukan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi secara sepihak masih menjadi perdebatan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR dengan Menag yang berlangsung sekitar 3,5 jam, hari ini.
Bahkan, Komisi VIII DPR dalam salah satu kesimpulan rapat menyebut bahwa pihaknya belum dapat menyetujui dan akan mengkaji keputusan tersebut. Menag juga diminta memperbaiki koordinasinya dengan DPR.
“Komisi VIII DPR mengapresiasi pengakuan terbuka atas kekeliruan yang disampaikan menag atas mekanisme pengambilan keputusan pembatalan haji,” kata Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto membacakan kesimpulan Raker di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2020). (Baca juga: Masih Kesal, Politikus Golkar Ancam Gunakan Hak Angket ke Menag)
Namun, Komisi VIII DPR belum bisa menyetujui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494/2020 tentang pembatalan haji 2020 dan akan mengkajinya lebih lanjut.
“Komisi VIII DPR belum dapat menyetujui dan akan mengkaji lebih lanjut dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 494 tahun 2020 tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 1441 H/2020 M,” ujarnya.
Kemudian, Komisi VIII DPR juga akan menggelar Raker lanjutan untuk membahas usulan Menag mengenai realokasi anggaran non-operasional program Penyelenggran Haji dan Umrah pada APBN tahun anggaran 2020 yang belum direalisasikan sebagai implikasi dari pembatalan keberangkatan jamaah haji tahun 1441 H/2020 M.
Selain itu, Komisi VIII DPR juga meminta Menag Fachrul Razi untuk mendengarkan beberapa masukan Komisi VIII DPR, khususnya memperbaiki koordinasi dan sinerginya dengan Komisi VIII DPR, apalagi yang berhubungan dengan kepentingan umat.
“Komisi VIII DPR mendesak Menag untuk menindaklanjuti masukan pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR. Yakni, memperbaiki koordinasi dan sinergi dalam bermitra dengan Komisi VIII DPR dalam memutuskan kebijakan, khususnya menyangkut kepentingan jamaah haji,” tutur Yandri.
Bahkan, Komisi VIII DPR dalam salah satu kesimpulan rapat menyebut bahwa pihaknya belum dapat menyetujui dan akan mengkaji keputusan tersebut. Menag juga diminta memperbaiki koordinasinya dengan DPR.
“Komisi VIII DPR mengapresiasi pengakuan terbuka atas kekeliruan yang disampaikan menag atas mekanisme pengambilan keputusan pembatalan haji,” kata Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto membacakan kesimpulan Raker di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2020). (Baca juga: Masih Kesal, Politikus Golkar Ancam Gunakan Hak Angket ke Menag)
Namun, Komisi VIII DPR belum bisa menyetujui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494/2020 tentang pembatalan haji 2020 dan akan mengkajinya lebih lanjut.
“Komisi VIII DPR belum dapat menyetujui dan akan mengkaji lebih lanjut dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 494 tahun 2020 tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 1441 H/2020 M,” ujarnya.
Kemudian, Komisi VIII DPR juga akan menggelar Raker lanjutan untuk membahas usulan Menag mengenai realokasi anggaran non-operasional program Penyelenggran Haji dan Umrah pada APBN tahun anggaran 2020 yang belum direalisasikan sebagai implikasi dari pembatalan keberangkatan jamaah haji tahun 1441 H/2020 M.
Selain itu, Komisi VIII DPR juga meminta Menag Fachrul Razi untuk mendengarkan beberapa masukan Komisi VIII DPR, khususnya memperbaiki koordinasi dan sinerginya dengan Komisi VIII DPR, apalagi yang berhubungan dengan kepentingan umat.
“Komisi VIII DPR mendesak Menag untuk menindaklanjuti masukan pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR. Yakni, memperbaiki koordinasi dan sinergi dalam bermitra dengan Komisi VIII DPR dalam memutuskan kebijakan, khususnya menyangkut kepentingan jamaah haji,” tutur Yandri.
(nbs)
Explore More