Pengamat Nilai Kinerja Erick Thohir Sudah Sejalan dengan Visi Jokowi
loading...
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan berbagai terobosan untuk membenahi BUMN. Sejak dipercaya memimpin Kementerian BUMN, Erick juga terus bergerak dan melakukan langkah strategis di tubuh kementeriannya.
(Baca juga: Langkah Erick Thohir Restrukturisasi Sejumlah BUMN Mendapat Dukungan)
Hal tersebut dikatakan oleh Peneliti Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo. Menurutnya, langkah strategis itu seperti jabatan deputi dari tujuh, kini menjadi tiga. Kata Karyono, Erick melaksanakan arahan Presiden Jokowi yaitu penyederhanaan birokrasi.
"Kalau saya membaca arah kebijakan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, kelihatannya dia lebih fokus pada tujuan untuk memperkuat posisi BUMN. Misalnya dari sisi birokrasi di Kementerian BUMN, manajemen, struktur direksi dan komisaris. Berbeda dengan di era menteri BUMN sebelumnya pada periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi," kata Karyono, Kamis (18/6/2020).
(Baca juga: DPR Resmi Bentuk Timwas Pemulihan Ekonomi dan Penegakkan Hukum)
Usai membenahi birokrasi, Erick memulai penutupan total sejumkah anak dan cucu perusahaan BUMN. Erick memandang kebijakan ini merupakan bagian dari rasionalisasi dan efisiensi perusahaan-perusahaan BUMN. Erick juga berencana menggabungkan BUMN yang bergarak di bidang pangan dan berharap, BUMN dapat mengurangi impor, dan di kemudian hari bisa mewujudkan ketahanan pangan.
"Memperkuat posisi BUMN ini, mungkin hanya langkah awal. Erick Thohir ingin agar BUMN bisa bersaing dengan swasta. Jadi yang muncul di permukaan sih seperti itu kalau kita baca. Intinya menyehatkan BUMN, makanya ada perombakan dan perampingan. Beberapa BUMN yang tidak sehat dibekukan. Kemudian dari manajemen SDM, dia mencoba mengedepankan profesionalisme," ujar Karyono.
(Baca juga: Legislator PKS Desak Pemerintah Bantu Pendidikan Swasta)
Menurut Karyono, Erick juga perlu melakukan manajemen kolaborasi. Tentunya dengan tetap mengedepankan profesionalisme. Tapi di sisi lain, aspek politik semestinya diperhatikan dengan syarat tidak mengurangi profesionalisme.
Pada kesempatan lain, Direktur Indonesian Archipelago Watch, Jeffrey M Rawis berpendapat perampingan birokrasi di Kementerian BUMN, termasuk pembekuan BUMN dan hal lain yang dilakukan Erick Thohir itu bagus agar ada efisiensi dalam pengelolaan BUMN. "BUMN kan harus berdaya saing dan tetap mengejar profit selain tugas PSO," katanya.
Lalu dalam rangka meningkatkan span of control, ia menyarankan Menteri BUMN harus mengawasi betul kinerja BUMN agar tidak dimanfaatkan kepentingan tertentu yang menyusup. "Erick harus jadi Commander in Chief, kendalikan penuh. Jangan BUMN main sendiri-sendiri yang akhirnya kesusupan ideologi HTI dan lain-lain," tandas Jeffrey yang juga alumni GMNI dan mantan pengurus pusat KNPI.
Secara umum keduanya menilai kinerja Erick Thohir memuaskan dan memenuhi ekspektasi Presiden Jokowi. "Ya gebrakan-gebrakan sejauh ini baik dan sejalan dengan Presiden. Kita bisa lihat rating publik cukup apresiatif atas kinerjanya. Tapi kan masih panjang semoga bisa dipertahankan," ujar Jeffrey.
Lihat Juga: Tom Lembong Ditahan Kejagung, Pakar Ingatkan Omongan Jokowi Minta Kebijakan Jangan Dikriminalisasi
(Baca juga: Langkah Erick Thohir Restrukturisasi Sejumlah BUMN Mendapat Dukungan)
Hal tersebut dikatakan oleh Peneliti Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo. Menurutnya, langkah strategis itu seperti jabatan deputi dari tujuh, kini menjadi tiga. Kata Karyono, Erick melaksanakan arahan Presiden Jokowi yaitu penyederhanaan birokrasi.
"Kalau saya membaca arah kebijakan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, kelihatannya dia lebih fokus pada tujuan untuk memperkuat posisi BUMN. Misalnya dari sisi birokrasi di Kementerian BUMN, manajemen, struktur direksi dan komisaris. Berbeda dengan di era menteri BUMN sebelumnya pada periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi," kata Karyono, Kamis (18/6/2020).
(Baca juga: DPR Resmi Bentuk Timwas Pemulihan Ekonomi dan Penegakkan Hukum)
Usai membenahi birokrasi, Erick memulai penutupan total sejumkah anak dan cucu perusahaan BUMN. Erick memandang kebijakan ini merupakan bagian dari rasionalisasi dan efisiensi perusahaan-perusahaan BUMN. Erick juga berencana menggabungkan BUMN yang bergarak di bidang pangan dan berharap, BUMN dapat mengurangi impor, dan di kemudian hari bisa mewujudkan ketahanan pangan.
"Memperkuat posisi BUMN ini, mungkin hanya langkah awal. Erick Thohir ingin agar BUMN bisa bersaing dengan swasta. Jadi yang muncul di permukaan sih seperti itu kalau kita baca. Intinya menyehatkan BUMN, makanya ada perombakan dan perampingan. Beberapa BUMN yang tidak sehat dibekukan. Kemudian dari manajemen SDM, dia mencoba mengedepankan profesionalisme," ujar Karyono.
(Baca juga: Legislator PKS Desak Pemerintah Bantu Pendidikan Swasta)
Menurut Karyono, Erick juga perlu melakukan manajemen kolaborasi. Tentunya dengan tetap mengedepankan profesionalisme. Tapi di sisi lain, aspek politik semestinya diperhatikan dengan syarat tidak mengurangi profesionalisme.
Pada kesempatan lain, Direktur Indonesian Archipelago Watch, Jeffrey M Rawis berpendapat perampingan birokrasi di Kementerian BUMN, termasuk pembekuan BUMN dan hal lain yang dilakukan Erick Thohir itu bagus agar ada efisiensi dalam pengelolaan BUMN. "BUMN kan harus berdaya saing dan tetap mengejar profit selain tugas PSO," katanya.
Lalu dalam rangka meningkatkan span of control, ia menyarankan Menteri BUMN harus mengawasi betul kinerja BUMN agar tidak dimanfaatkan kepentingan tertentu yang menyusup. "Erick harus jadi Commander in Chief, kendalikan penuh. Jangan BUMN main sendiri-sendiri yang akhirnya kesusupan ideologi HTI dan lain-lain," tandas Jeffrey yang juga alumni GMNI dan mantan pengurus pusat KNPI.
Secara umum keduanya menilai kinerja Erick Thohir memuaskan dan memenuhi ekspektasi Presiden Jokowi. "Ya gebrakan-gebrakan sejauh ini baik dan sejalan dengan Presiden. Kita bisa lihat rating publik cukup apresiatif atas kinerjanya. Tapi kan masih panjang semoga bisa dipertahankan," ujar Jeffrey.
Lihat Juga: Tom Lembong Ditahan Kejagung, Pakar Ingatkan Omongan Jokowi Minta Kebijakan Jangan Dikriminalisasi
(maf)