Kebijakan Kementerian dan Lembaga dalam Konsep New Normal Harus Terintegrasi
Kamis, 18 Juni 2020 - 18:03 WIB
loading...
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono dalam Webinar bertajuk Ketahanan Sosial Ekonomi Dalam Tatanan Kehidupan Normal Baru, Kamis (18/6/2020). Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengingatkan bahwa kebijakan dari setiap Kementerian/Lembaga (K/L) dalam kaitannya dengan ‘ New Normal ’ harus terintegrasi sehingga menekan potensi masalah dalam teknis di lapangan.
“Di samping itu implementasi kebijakan harus konsisten. Pasalnya inkonsistensi akan mengundang reaksi yang pada gilirannya dapat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” ujar Argo dalam webinar yang diselenggarakan Divisi Humas Polri di Jakarta, Kamis (18/6/2020). (Baca juga: Bertambah 1.331, Total Kasus Positif Corona di Indonesia 42.762)
Webinar bertajuk "Ketahanan Sosial Ekonomi Dalam Tatanan Kehidupan Normal Baru" juga menghadirkan para pembicara di antaranya, Ketua Satgas Pangan Polri Irjen Pol Daniel Tahimonang, Wakil Ketua Umum Kadin Erwin Aksa, Staf Khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Chairil Abidin dan Dosen Universitas Nasional (Unas) Dr Rusman Ghazali.
Argo meyakini tatanan kehidupan baru jika diterapkan dengan penuh disiplin akan membangun keseimbangan, dimana kesehatan tetap terjaga, ekonomi bergerak naik, dan tatanan sosial menjadi semakin kondusif.
Sementara itu, Ketua Satgas Pangan Polri Irjen Pol Daniel Tahimonang memperkirakan hingga Desember 2020 harga dan stok pangan nasional relatif aman. "Kecuali gula pasir, bawang putih, dan daging pemerintah akan menutup kebutuhan dalam negeri dengan impor," kata Daniel.
Menurut Daniel, impor terhadap ketiga bahan pangan itu perlu dilakukan karena produksi yang ada tidak bisa memenuhi konsumsi lokal. Namun demikian, Daniel memperkirakan impor ketiga bahan pangan itu tidak akan mengakibatkan gejolak harga.
"Kami pantau sejak awal Ramadhan, masa pandemi Corona hingga New Normal tidak ada gejolak harga 11 atau 13 bahan pangan," jelasnya. (Baca juga: Pandemi Covid-19 Momentum Benahi Jaminan Kesehatan Nasional)
Diakuinya sempat terjadi gejolak harga pangan saat harga gula pasir melonjak menjadi Rp14.000-Rp14.500 per kilogram. Demikian juga harga bawang putih yang mencapai Rp35.000-an.
Namun saat ini, lanjut Daniel sudah relatif stabil. Hal itu tercapai karena kerja sama antara K/L (kementerian/lembaga) yang bergerak di bidang pangan sudah maksimal baik sebelem maupun selama masa pandemi Corona hingga New Normal.
"Kami punya desk yang memantau setiap hari perkembangan 13 harga bahan pangan. Kami lakukan intervensi jika terjadi gejolak," terang Daniel.
Satgas Pangan Polri, kata Daniel, juga mendorong Kemenhub agar mengatasi hambatan soal pengangkutan distribusi bahan pangan dengan memprioritaskan pengangkutan bahan pangan.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum Kadin Erwin Aksa menyampaikan bahwa pandemi Corona telah mengakibatkan runtuhnya dunia usaha, jutaan orang kehilangan pekerjaan, dan daya beli masyarakat merosot drastis.
"Persoalan sekarang adalah tidak adanya likuiditas. Karena itu, pemerintah harus melakukan intervensi karena likuiditas adanya di pemerintah," ungkap Erwin. (Baca juga: Pandemi Covid, Perhatian Publik terhadap Konten TV dan Radio Semakin Besar )
Tanpa intervensi pemerintah, menurut Erwin, sangat berat bagi dunia usaha untuk bangkit. Sementara masyarakat pun tidak akan bisa belanja tanpa adanya stimulus likuiditas dari pemerintah.
“Di samping itu implementasi kebijakan harus konsisten. Pasalnya inkonsistensi akan mengundang reaksi yang pada gilirannya dapat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” ujar Argo dalam webinar yang diselenggarakan Divisi Humas Polri di Jakarta, Kamis (18/6/2020). (Baca juga: Bertambah 1.331, Total Kasus Positif Corona di Indonesia 42.762)
Webinar bertajuk "Ketahanan Sosial Ekonomi Dalam Tatanan Kehidupan Normal Baru" juga menghadirkan para pembicara di antaranya, Ketua Satgas Pangan Polri Irjen Pol Daniel Tahimonang, Wakil Ketua Umum Kadin Erwin Aksa, Staf Khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Chairil Abidin dan Dosen Universitas Nasional (Unas) Dr Rusman Ghazali.
Argo meyakini tatanan kehidupan baru jika diterapkan dengan penuh disiplin akan membangun keseimbangan, dimana kesehatan tetap terjaga, ekonomi bergerak naik, dan tatanan sosial menjadi semakin kondusif.
Sementara itu, Ketua Satgas Pangan Polri Irjen Pol Daniel Tahimonang memperkirakan hingga Desember 2020 harga dan stok pangan nasional relatif aman. "Kecuali gula pasir, bawang putih, dan daging pemerintah akan menutup kebutuhan dalam negeri dengan impor," kata Daniel.
Menurut Daniel, impor terhadap ketiga bahan pangan itu perlu dilakukan karena produksi yang ada tidak bisa memenuhi konsumsi lokal. Namun demikian, Daniel memperkirakan impor ketiga bahan pangan itu tidak akan mengakibatkan gejolak harga.
"Kami pantau sejak awal Ramadhan, masa pandemi Corona hingga New Normal tidak ada gejolak harga 11 atau 13 bahan pangan," jelasnya. (Baca juga: Pandemi Covid-19 Momentum Benahi Jaminan Kesehatan Nasional)
Diakuinya sempat terjadi gejolak harga pangan saat harga gula pasir melonjak menjadi Rp14.000-Rp14.500 per kilogram. Demikian juga harga bawang putih yang mencapai Rp35.000-an.
Namun saat ini, lanjut Daniel sudah relatif stabil. Hal itu tercapai karena kerja sama antara K/L (kementerian/lembaga) yang bergerak di bidang pangan sudah maksimal baik sebelem maupun selama masa pandemi Corona hingga New Normal.
"Kami punya desk yang memantau setiap hari perkembangan 13 harga bahan pangan. Kami lakukan intervensi jika terjadi gejolak," terang Daniel.
Satgas Pangan Polri, kata Daniel, juga mendorong Kemenhub agar mengatasi hambatan soal pengangkutan distribusi bahan pangan dengan memprioritaskan pengangkutan bahan pangan.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum Kadin Erwin Aksa menyampaikan bahwa pandemi Corona telah mengakibatkan runtuhnya dunia usaha, jutaan orang kehilangan pekerjaan, dan daya beli masyarakat merosot drastis.
"Persoalan sekarang adalah tidak adanya likuiditas. Karena itu, pemerintah harus melakukan intervensi karena likuiditas adanya di pemerintah," ungkap Erwin. (Baca juga: Pandemi Covid, Perhatian Publik terhadap Konten TV dan Radio Semakin Besar )
Tanpa intervensi pemerintah, menurut Erwin, sangat berat bagi dunia usaha untuk bangkit. Sementara masyarakat pun tidak akan bisa belanja tanpa adanya stimulus likuiditas dari pemerintah.
(kri)
Lihat Juga :
