Marak Kasus Robot Trading, DPR: Perlu Regulasi Jelas
loading...
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PAN Intan Fauzi. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Maraknya kasus robot trading ilegal menyita perhatian kalangan DPR. Pemerintah khususnya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) diminta memperhatikan serius maraknya kasus tersebut sehingga ekosistem sistem keuangan digital Indonesia dapat berjalan dengan baik dan masyarakat tak dirugikan.
Menurut Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi, Bappebti perlu melakukan antisipasi menyikapi maraknya perdagangan, investasi, dan pinjaman yang bersifat online supaya tidak merugikan masyarakat. Intan menilai edukasi yang baik perlu diberikan kepada masyarakat agar tahu perusahaan robot trading yang legal dan ilegal, sehingga ekosistem keuangan digital Tanah Air berjalan dengan baik.
"Perkembangan dunia digital sangat cepat sehingga perlu mengejar infrastruktur dan menyiapkan regulasi yang jelas untuk robot trading agar yang legal tidak terbentur aturan," kata Intan, Senin (11/4/2022).
Di samping itu, menurut Intan, Indonesia tidak boleh ketinggalan dengan ekosistem trading yang berkembang seperti kripto, non-fungible token (NFT), dan metaverse. Kata dia, jangan sampai Indonesia tertinggal karena akan menyebabkan pihak asing masuk dan masyarakat hanya menjadi pasar dari produk luar negeri. "Pemerintah perlu tanggap dan responsif," ujar politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Intan berpendapat bahwa peran Bappebti diperlukan dalam mencegah, mengawasi, dan menutup yang ilegal. "Untuk pencegahan bisa dilakukan dengan edukasi dan literasi yang masif agar masyarakat tahu mana perusahaan trading yang legal dan ilegal," ujarnya.
Dirinya juga berpendapat bahwa pengawasan dan evaluasi secara reguler dari aktivitas robot trading bukan hanya untuk meminimalisir risiko kerugian masyarakat, namun agar ekosistem trading di Indonesia sehat.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron juga meminta Bappebti lebih gencar memberikan edukasi agar masyarakat tahu ada perusahaan yang legal yang bisa dimasuki masyarakat, dan ada yang ilegal yang jangan didekati publik. Menurut dia, Bappebti seharusnya proaktif mengumumkan kepada publik, perusahaan robot trading mana saja yang ilegal sehingga masyarakat tidak terjebak dan dirugikan.
Dirinya mengaku gerah dengan kinerja Bappebti lantaran seharusnya lembaga itu punya instrumen pengawasan yang memadai. "Masyarakat harus diingatkan dan diedukasi pentingnya memahami memilih investasi yang prudent. Bappebti juga harus membuka hot line sebagai sumber informasi dan pengaduan," tutur Herman Khaeron.
Dirinya pun mengaku heran dengan kondisi internal Bappebti lantaran ada posisi Dirjen yang kosong tiga bulan sehingga diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Maka itu, dia menilai sudah tepat jika dilakukan restrukturisasi Bappebti guna memperkuat dan meningkatkan kinerjanya.
"Kemampuan dan profesionalitas Bappebti harus ditingkatkan sejalan dengan terus berkembangnya jenis investasi yang ditawarkan secara digital," pungkas politikus Partai Demokrat ini.
Menurut Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi, Bappebti perlu melakukan antisipasi menyikapi maraknya perdagangan, investasi, dan pinjaman yang bersifat online supaya tidak merugikan masyarakat. Intan menilai edukasi yang baik perlu diberikan kepada masyarakat agar tahu perusahaan robot trading yang legal dan ilegal, sehingga ekosistem keuangan digital Tanah Air berjalan dengan baik.
"Perkembangan dunia digital sangat cepat sehingga perlu mengejar infrastruktur dan menyiapkan regulasi yang jelas untuk robot trading agar yang legal tidak terbentur aturan," kata Intan, Senin (11/4/2022).
Di samping itu, menurut Intan, Indonesia tidak boleh ketinggalan dengan ekosistem trading yang berkembang seperti kripto, non-fungible token (NFT), dan metaverse. Kata dia, jangan sampai Indonesia tertinggal karena akan menyebabkan pihak asing masuk dan masyarakat hanya menjadi pasar dari produk luar negeri. "Pemerintah perlu tanggap dan responsif," ujar politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Intan berpendapat bahwa peran Bappebti diperlukan dalam mencegah, mengawasi, dan menutup yang ilegal. "Untuk pencegahan bisa dilakukan dengan edukasi dan literasi yang masif agar masyarakat tahu mana perusahaan trading yang legal dan ilegal," ujarnya.
Dirinya juga berpendapat bahwa pengawasan dan evaluasi secara reguler dari aktivitas robot trading bukan hanya untuk meminimalisir risiko kerugian masyarakat, namun agar ekosistem trading di Indonesia sehat.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron juga meminta Bappebti lebih gencar memberikan edukasi agar masyarakat tahu ada perusahaan yang legal yang bisa dimasuki masyarakat, dan ada yang ilegal yang jangan didekati publik. Menurut dia, Bappebti seharusnya proaktif mengumumkan kepada publik, perusahaan robot trading mana saja yang ilegal sehingga masyarakat tidak terjebak dan dirugikan.
Dirinya mengaku gerah dengan kinerja Bappebti lantaran seharusnya lembaga itu punya instrumen pengawasan yang memadai. "Masyarakat harus diingatkan dan diedukasi pentingnya memahami memilih investasi yang prudent. Bappebti juga harus membuka hot line sebagai sumber informasi dan pengaduan," tutur Herman Khaeron.
Dirinya pun mengaku heran dengan kondisi internal Bappebti lantaran ada posisi Dirjen yang kosong tiga bulan sehingga diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Maka itu, dia menilai sudah tepat jika dilakukan restrukturisasi Bappebti guna memperkuat dan meningkatkan kinerjanya.
"Kemampuan dan profesionalitas Bappebti harus ditingkatkan sejalan dengan terus berkembangnya jenis investasi yang ditawarkan secara digital," pungkas politikus Partai Demokrat ini.
(rca)
Lihat Juga :
