Marak Kasus Robot Trading, DPR: Perlu Regulasi Jelas

Di samping itu, menurut Intan, Indonesia tidak boleh ketinggalan dengan ekosistem trading yang berkembang seperti kripto, non-fungible token (NFT), dan metaverse. Kata dia, jangan sampai Indonesia tertinggal karena akan menyebabkan pihak asing masuk dan masyarakat hanya menjadi pasar dari produk luar negeri. "Pemerintah perlu tanggap dan responsif," ujar politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Intan berpendapat bahwa peran Bappebti diperlukan dalam mencegah, mengawasi, dan menutup yang ilegal. "Untuk pencegahan bisa dilakukan dengan edukasi dan literasi yang masif agar masyarakat tahu mana perusahaan trading yang legal dan ilegal," ujarnya.

Dirinya juga berpendapat bahwa pengawasan dan evaluasi secara reguler dari aktivitas robot trading bukan hanya untuk meminimalisir risiko kerugian masyarakat, namun agar ekosistem trading di Indonesia sehat.

Baca: Bareskrim Limpahkan Berkas Perkara Indra Kenz ke Kejaksaan

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron juga meminta Bappebti lebih gencar memberikan edukasi agar masyarakat tahu ada perusahaan yang legal yang bisa dimasuki masyarakat, dan ada yang ilegal yang jangan didekati publik. Menurut dia, Bappebti seharusnya proaktif mengumumkan kepada publik, perusahaan robot trading mana saja yang ilegal sehingga masyarakat tidak terjebak dan dirugikan.