SILPA dan Pandemi

Komponen belanja pemerintah berupa belanja modal dan belanja barang diharapkan mengalami peningkatan guna mendukung program PEN. Optimalisasi ini juga dimaksudkan untuk menjaga tren pertumbuhan ekonomi yang berangsur membaik. Akan tetapi sayangnya, tingginya angka SILPA, khususnya di berbagai daerah di Indonesia, menunjukkan bahwa alokasi belanja pemerintah masih belum optimal.

Data menunjukkan bahwa realisasi pengadaan barang dan jasa di Kementerian/Lembaga (K/L) pada kuartal I/2021 hanya sekitar 10,98% serta pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah di bawah 5%. Selain itu, semua realisasi belanja pemerintah juga masih rendah. Hingga kuartal I, total belanja APBN yang terserap baru sekitar 15%, APBD 7%, dan serapan belanja dana PEN juga terbilang rendah, yaitu 24,6%.

Lebih lanjut, hasil Kajian Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa peningkatan simpanan Pemerintah Daerah (Pemda) di perbankan juga sejalan dengan terjadinya peningkatan SILPA.

Secara rata-rata simpanan Pemda di perbankan berbentuk giro 66,5%, deposito 30,4%, dan dalam bentuk tabungan hanya sekitar 1,8%. Simpanan dalam bentuk deposito menunjukkan proporsi yang terus meningkat. Kementerian Keuangan mencatat dana Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengendap di perbankan pada akhir 2021 mencapai Rp113,38 triliun.

Data mencatat bahwa saldo Pemda di perbankan pada Desember 2021 merupakan yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Jumlahnya mengalami kenaikan 20,6% atau Rp19,41 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Tingginya simpanan di bank tersebut mengindikasikan bahwa masih kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat. Padahal dana tersebut seharusnya dapat digunakan untuk kegiatan pelayanan publik dan belanja produktif lainnya yang dapat mendorong pembangunan, terutama dalam masa pemulihan ekonomi nasional seperti saat ini.

Kunci Optimalisasi Serapan Belanja
Proses perbaikan ekonomi pasca pandemi diyakini tidak akan berlangsung instan dalam sekejap walaupun vaksin Covid-19 telah ditemukan dan diberikan kepada seluruh masyarakat dunia. Proses perbaikan diyakini akan berlangsung secara gradual, bertahap seiring dengan proses pembangunan kembali berbagai sarana dan infrastruktur penunjang yang telah porak poranda selama masa pandemi.

Upaya pemerintah bersama dengan pihak-pihak terkait untuk memulihkan ekonomi, terutama melalui optimalisasi penyerapan belanja APBN maupun belanja daerah adalah kunci keberhasilan pemulihan ekonomi.Apabila langkah tersebut bisa dijalankan secara harmonis oleh pemerintah pusat dan daerah, maka percepatan pemulihan ekonomi baik di tingkat nasional maupun regional dapat terlaksana dengan baik. Ekonomi akan kembali tumbuh normal sehingga tercipta lapangan kerja baru yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Semoga.