Pemerintah Diminta Urus Harga Kebutuhan Pokok Ketimbang Rancang Tunda Pemilu 2024
Minggu, 10 April 2022 - 15:08 WIB
loading...
A
A
A
Ia menambahkan, pemerintah dan jajaran terkait untuk tidak berlebihan dalam menyikapi masyarakat yang berbeda pendapat, khususnya dalam hal ini yang menentang penundaan Pemilu. Menurutnya, beberapa tahun terakhir masyarakat yang berbeda pendapat dengan pemerintah mendapatkan perlakuan diskriminasi.
"Catatan di YLBHI hampir tujuh tahun terkahir upaya masyarakat untuk menyampaikan ekspresinya dihadapi dengan represif, dihadapi dengan kriminalisasi," ujarnya.
Dengan demikian, Isnur berharap pemerintah dan aparat penegak hukum bekerja sesuai dengan mandatnya sesuai perintah UU yang berlaku.
"Harus mengayomi dan melindungi juga memenuhi hak-hak warga negara," pungkasnya.
"Catatan di YLBHI hampir tujuh tahun terkahir upaya masyarakat untuk menyampaikan ekspresinya dihadapi dengan represif, dihadapi dengan kriminalisasi," ujarnya.
Dengan demikian, Isnur berharap pemerintah dan aparat penegak hukum bekerja sesuai dengan mandatnya sesuai perintah UU yang berlaku.
"Harus mengayomi dan melindungi juga memenuhi hak-hak warga negara," pungkasnya.
(muh)
Lihat Juga :
