Pemerintah Diminta Urus Harga Kebutuhan Pokok Ketimbang Rancang Tunda Pemilu 2024

Minggu, 10 April 2022 - 15:08 WIB
loading...
Pemerintah Diminta Urus...
Ketimbang merancang penundaan pemilu, pemerintah diminta fokus benahi pemenuhan hak-hak masyarakat. Foto/antara
A A A
JAKARTA - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ( YLBHI ) menegaskan penolakan terhadap wacana penundaan Pemilu 2024 . Tidak ada celah hukum dan etis untuk menunda pemilu.

"YLBHI dengan tegas bersama teman-teman dari 17 LBH kantor menolak, mengingatkan pemerintah untuk tidak berkhianat terhadap konstitusi," kata Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur melalui konferensi pers virtual, Minggu (10/4/2022).

Baca juga: Jokowi Larang Menteri Bicara Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Isnur melanjutkan, ketimbang memikirkan penundaan Pemilu, ia meminta pemerintah fokus untuk melayani hak rakyat. Menurutnya, masih banyak peran pemerintah yang kurang optimal dan sensitif terhadap kebutuhan rakyat.

"Lebih baik Pemerintah fokus pada perbaikan, pembenahan hak-hak warga negara yang sekarang pontang panting. BBM naik, kemudian harga minyak goreng di mana-mana naik, harga kebutuhan pokok jugq naik di mana-mana," ucap Isnur.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Ferdinand: Pernyataan...
Ferdinand: Pernyataan Tiyo Soal Teror Alat Penyadap Masuk Kategori Penyebaran Hoaks
2 Jam Diperiksa Polda...
2 Jam Diperiksa Polda Metro Jaya, Ketum YLBHI Ditanya soal Pembentukan Tim Investigasi Kasus Andrie Yunus
YLBHI Desak Polda Metro...
YLBHI Desak Polda Metro Jaya Naikkan Status Perkara Andrie Yunus
YLBHI: Kasus Penyiraman...
YLBHI: Kasus Penyiraman dan Kriminalisasi terhadap Aktivis Tidak Boleh Dinormalisasi
Baru Berlaku, YLBHI...
Baru Berlaku, YLBHI Ungkap Deretan Pasal 'Berbahaya' dalam KUHP dan KUHAP
Komisi II DPR Bakal...
Komisi II DPR Bakal Panggil KPU Imbas Penggunaan Jet Pribadi
Jaga Kepercayaan Publik,...
Jaga Kepercayaan Publik, YLBHI Diminta Terbuka Terhadap Pengawasan Publik
Aksi FPMI Menuntut YLBHI...
Aksi FPMI Menuntut YLBHI Transparan soal Sumber Pendanaan yang Diperoleh
Harga Kebutuhan Pokok...
Harga Kebutuhan Pokok Terkendali, Jakarta Alami Deflasi 0,23%
Rekomendasi
Baojun Yep Plus: SUV...
Baojun Yep Plus: SUV Kotak Listrik Mirip Suzuki Jimny Harga Rp200 Jutaan
Meriah! Pengwil INI...
Meriah! Pengwil INI Jateng Gelar Peringatan HUT ke-118 Ikatan Notaris Indonesia di Solo dan Karanganyar
Sinopsis Border of Shadow,...
Sinopsis Border of Shadow, Agen Federal Jadi Buronan karena Skandal Pembunuhan
Berita Terkini
Menhut Raja Antoni:...
Menhut Raja Antoni: Hutan Jadi New Engine of Green Growth, Pembangunan-Kelestarian Harus Berjalan Seiring
Hakim Kabulkan Sebagian...
Hakim Kabulkan Sebagian Gugatan Praperadilannya, Roy Suryo: Babak Baru Hukum Indonesia
Dari Sosialisme Islam...
Dari Sosialisme Islam menuju Negara Kesejahteraan: Agenda Kerakyatan SEMMI untuk Indonesia
Rencana Kejagung Jerat...
Rencana Kejagung Jerat Nadiem Makarim dengan TPPU Diapresiasi Pakar Hukum
Indonesia-India Sepakati...
Indonesia-India Sepakati 15 Kerja Sama, Restorasi Candi Prambanan hingga Rudal BrahMos
Ini Pertimbangan Hakim...
Ini Pertimbangan Hakim Kabulkan Sebagian Praperadilan Roy Suryo
Infografis
3 Efek Tarif Impor Donald...
3 Efek Tarif Impor Donald Trump Terhadap Harga Emas Dunia
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved