Pemerintah Diminta Urus Harga Kebutuhan Pokok Ketimbang Rancang Tunda Pemilu 2024

Minggu, 10 April 2022 - 15:08 WIB
loading...
Pemerintah Diminta Urus...
Ketimbang merancang penundaan pemilu, pemerintah diminta fokus benahi pemenuhan hak-hak masyarakat. Foto/antara
A A A
JAKARTA - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ( YLBHI ) menegaskan penolakan terhadap wacana penundaan Pemilu 2024 . Tidak ada celah hukum dan etis untuk menunda pemilu.

"YLBHI dengan tegas bersama teman-teman dari 17 LBH kantor menolak, mengingatkan pemerintah untuk tidak berkhianat terhadap konstitusi," kata Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur melalui konferensi pers virtual, Minggu (10/4/2022).

Baca juga: Jokowi Larang Menteri Bicara Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Isnur melanjutkan, ketimbang memikirkan penundaan Pemilu, ia meminta pemerintah fokus untuk melayani hak rakyat. Menurutnya, masih banyak peran pemerintah yang kurang optimal dan sensitif terhadap kebutuhan rakyat.

"Lebih baik Pemerintah fokus pada perbaikan, pembenahan hak-hak warga negara yang sekarang pontang panting. BBM naik, kemudian harga minyak goreng di mana-mana naik, harga kebutuhan pokok jugq naik di mana-mana," ucap Isnur.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
2 Jam Diperiksa Polda...
2 Jam Diperiksa Polda Metro Jaya, Ketum YLBHI Ditanya soal Pembentukan Tim Investigasi Kasus Andrie Yunus
YLBHI Desak Polda Metro...
YLBHI Desak Polda Metro Jaya Naikkan Status Perkara Andrie Yunus
YLBHI: Kasus Penyiraman...
YLBHI: Kasus Penyiraman dan Kriminalisasi terhadap Aktivis Tidak Boleh Dinormalisasi
Baru Berlaku, YLBHI...
Baru Berlaku, YLBHI Ungkap Deretan Pasal 'Berbahaya' dalam KUHP dan KUHAP
Komisi II DPR Bakal...
Komisi II DPR Bakal Panggil KPU Imbas Penggunaan Jet Pribadi
Saraswati Rahayu Mundur...
Saraswati Rahayu Mundur dari DPR, PB PII: Jadi Teladan Politik Generasi Muda
Jaga Kepercayaan Publik,...
Jaga Kepercayaan Publik, YLBHI Diminta Terbuka Terhadap Pengawasan Publik
Aksi FPMI Menuntut YLBHI...
Aksi FPMI Menuntut YLBHI Transparan soal Sumber Pendanaan yang Diperoleh
Harga Kebutuhan Pokok...
Harga Kebutuhan Pokok Terkendali, Jakarta Alami Deflasi 0,23%
Rekomendasi
Cerita Purbaya Ingin...
Cerita Purbaya Ingin Beli Harley Davidson Hasil Sitaan Negara, Tapi Dilarang Istri
Uruguay Tersandera Dokumen...
Uruguay Tersandera Dokumen Pesawat, FIFA dan Maskapai Saling Lempar Tanggung Jawab
Dede Sunandar Akui Tak...
Dede Sunandar Akui Tak Ingin Cerai, Tapi Karen Hertatum Tetap Ingin Berpisah
Berita Terkini
Bertemu Prabowo, Presiden...
Bertemu Prabowo, Presiden Jerman Singgung Deklarasi Jakarta Tahun 2012
Prabowo Sebut Indonesia-Jerman...
Prabowo Sebut Indonesia-Jerman Sepakat Konflik Harus Diselesaikan lewat Perundingan
Selain Bos Maktour,...
Selain Bos Maktour, KPK Panggil Tiga Saksi Lain Kasus Kuota Haji
Pertemuan Prabowo dengan...
Pertemuan Prabowo dengan Steinmeier Perkuat 75 Tahun Diplomatik Indonesia-Jerman
Ketua Dewan Pers Komaruddin...
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat Tekankan Sikap Kritis dan Konstruktif Media Massa
Kepala BPOM: Masa Depan...
Kepala BPOM: Masa Depan Indonesia Ditentukan SDM Unggul, Bukan Lagi Kekayaan SDA
Infografis
Bersiap Perang, 450...
Bersiap Perang, 450 Juta Warga Uni Eropa Diminta Timbun Makanan
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved