Pemerintah Diminta Urus Harga Kebutuhan Pokok Ketimbang Rancang Tunda Pemilu 2024

Minggu, 10 April 2022 - 15:08 WIB
loading...
Pemerintah Diminta Urus...
Ketimbang merancang penundaan pemilu, pemerintah diminta fokus benahi pemenuhan hak-hak masyarakat. Foto/antara
A A A
JAKARTA - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ( YLBHI ) menegaskan penolakan terhadap wacana penundaan Pemilu 2024 . Tidak ada celah hukum dan etis untuk menunda pemilu.

"YLBHI dengan tegas bersama teman-teman dari 17 LBH kantor menolak, mengingatkan pemerintah untuk tidak berkhianat terhadap konstitusi," kata Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur melalui konferensi pers virtual, Minggu (10/4/2022).

Baca juga: Jokowi Larang Menteri Bicara Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Isnur melanjutkan, ketimbang memikirkan penundaan Pemilu, ia meminta pemerintah fokus untuk melayani hak rakyat. Menurutnya, masih banyak peran pemerintah yang kurang optimal dan sensitif terhadap kebutuhan rakyat.

"Lebih baik Pemerintah fokus pada perbaikan, pembenahan hak-hak warga negara yang sekarang pontang panting. BBM naik, kemudian harga minyak goreng di mana-mana naik, harga kebutuhan pokok jugq naik di mana-mana," ucap Isnur.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
2 Jam Diperiksa Polda...
2 Jam Diperiksa Polda Metro Jaya, Ketum YLBHI Ditanya soal Pembentukan Tim Investigasi Kasus Andrie Yunus
YLBHI Desak Polda Metro...
YLBHI Desak Polda Metro Jaya Naikkan Status Perkara Andrie Yunus
YLBHI: Kasus Penyiraman...
YLBHI: Kasus Penyiraman dan Kriminalisasi terhadap Aktivis Tidak Boleh Dinormalisasi
Baru Berlaku, YLBHI...
Baru Berlaku, YLBHI Ungkap Deretan Pasal 'Berbahaya' dalam KUHP dan KUHAP
Komisi II DPR Bakal...
Komisi II DPR Bakal Panggil KPU Imbas Penggunaan Jet Pribadi
Saraswati Rahayu Mundur...
Saraswati Rahayu Mundur dari DPR, PB PII: Jadi Teladan Politik Generasi Muda
Jaga Kepercayaan Publik,...
Jaga Kepercayaan Publik, YLBHI Diminta Terbuka Terhadap Pengawasan Publik
Aksi FPMI Menuntut YLBHI...
Aksi FPMI Menuntut YLBHI Transparan soal Sumber Pendanaan yang Diperoleh
Harga Kebutuhan Pokok...
Harga Kebutuhan Pokok Terkendali, Jakarta Alami Deflasi 0,23%
Rekomendasi
Nabung Emas di BRImo...
Nabung Emas di BRImo Kini Otomatis Lewat Fitur Toggle, Modal Mulai Rp10 Ribu!
Bahlil Antisipasi Ledakan...
Bahlil Antisipasi Ledakan Subsidi Energi Tahun Depan, Segini Hitungannya dalam RAPBN 2027
Peneliti UNEJ Ungkap...
Peneliti UNEJ Ungkap Keunikan Puyuh Gonggong, Fauna Endemik Jember yang Rentan Punah
Berita Terkini
Megawati Tegaskan Prabowo...
Megawati Tegaskan Prabowo Bukan Musuh: Itu Teman Saya
BGN Evaluasi Insentif...
BGN Evaluasi Insentif SPPG Rp6 Juta per Hari
Istana Wapres Sebut...
Istana Wapres Sebut Tidak Ada Kesepakatan soal Tenggat Waktu Realisasikan Tuntutan Mahasiswa
Prabowo Terima Telepon...
Prabowo Terima Telepon Mahmoud Abbas, Tegaskan Indonesia Berdiri Bersama Palestina
BGN Pastikan Anggaran...
BGN Pastikan Anggaran MBG Dikurangi, Ini Alasannya
Temui Gibran, Mahasiswa...
Temui Gibran, Mahasiswa Beri Tenggat Waktu 5 Hari ke Pemerintah untuk Realisasikan Tuntutan
Infografis
Pemerintah Tetapkan...
Pemerintah Tetapkan 25 Hari Libur dan Cuti Bersama di Tahun 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved