Mahfud MD: Satu jengkal Pun Tidak Boleh Dilanggar
Kamis, 18 Juni 2020 - 16:26 WIB
loading...
Menko Polhukam Mahfud MD bersama Mendagri Tito Karnavian bersama pejabat lainnya saat berada di perbatasan negara Indonesia-Timor Leste, di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, NTT, Kamis (18/6/2020). Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memantau kondisi perbatasan negara Indonesia-Timor Leste, di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, Nusa Tenggara Timur (NTT) Kamis (18/6/2020).
Ikut mendampingi keduanya, Gubernur NTT, Bupati Balu dan tokoh adat setempat.
Mahfud menyatakan, kehadirannya di kawasan perbatasan untuk memantau langsung proses program percepatan pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah, khususnya percepatan pembangunan ekonomi di kawasan PLBN Motaain.
Dia menekankan, kesejahteraan masyarakat di sana menjadi concern dan prioritas pemerintah dalam membangun ekonomi nasional."Perbatasan harus kita jaga dengan sungguh-sungguh, satu jengkal pun tidak boleh dilanggar," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, pria yang juga sebagai Dewan Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menjelaskan pentingnya menjaga keutuhan teritori, khususnya daerah-daerah terluar.(Baca juga: Kerja Sama Kemendikbud-Netflix Bikin Banyak Pihak Bertanya-tanya)
Menurut dia, hal ini sebagaimana komitmen Presiden Jokowi yang memilki perhatian khusus terhadap pembangunan daerah perbatasan.
Selain membangun dan mengenjot pertumbuhan ekonomi daerah perbatasan, menurut Mahfud, pemerintah telah memberikan perhatian khusus terkait kebutuhan sarana prasarana pertahanan dan keamanan. "Salah satu arti penting kita bertemu di sini adalah menjaga keutuhan dan kedaulatan negara, serta membangun ekonomi kawasan perbatasan, " ujar Mahfud.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan Presiden Jokowi sangat serius membangun Indonesia dari perbatasan, salah satunya perbatasan Indonesia-Timor Leste. "Daerah perbatasan menjadi titik tekan pemerataan pembangunan. Pos lintas batas sebagai beranda kedaulatan negara," ujar Tito yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini.
Pos lintas batas negara, lanjut Tito, tidak hanya sekadar pos perlintasan, tapi menjadi etalase dan sentra industri dalam konsep pertahanan ekonomi.
Di kawasan ini, sesuai intruksi presiden, telah dibangun layanna lintas batas, pasar, pusat pembelanjaan, terminal, sarana peribadatan dan lain-lain.
Hadir dalam pertemuan ini perwakilan dari Bappenas, PUPR, Kementan, Kemendag, Kemenkominfo dan perwakilan dari Kemenhub.
Ikut mendampingi keduanya, Gubernur NTT, Bupati Balu dan tokoh adat setempat.
Mahfud menyatakan, kehadirannya di kawasan perbatasan untuk memantau langsung proses program percepatan pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah, khususnya percepatan pembangunan ekonomi di kawasan PLBN Motaain.
Dia menekankan, kesejahteraan masyarakat di sana menjadi concern dan prioritas pemerintah dalam membangun ekonomi nasional."Perbatasan harus kita jaga dengan sungguh-sungguh, satu jengkal pun tidak boleh dilanggar," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, pria yang juga sebagai Dewan Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menjelaskan pentingnya menjaga keutuhan teritori, khususnya daerah-daerah terluar.(Baca juga: Kerja Sama Kemendikbud-Netflix Bikin Banyak Pihak Bertanya-tanya)
Menurut dia, hal ini sebagaimana komitmen Presiden Jokowi yang memilki perhatian khusus terhadap pembangunan daerah perbatasan.
Selain membangun dan mengenjot pertumbuhan ekonomi daerah perbatasan, menurut Mahfud, pemerintah telah memberikan perhatian khusus terkait kebutuhan sarana prasarana pertahanan dan keamanan. "Salah satu arti penting kita bertemu di sini adalah menjaga keutuhan dan kedaulatan negara, serta membangun ekonomi kawasan perbatasan, " ujar Mahfud.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan Presiden Jokowi sangat serius membangun Indonesia dari perbatasan, salah satunya perbatasan Indonesia-Timor Leste. "Daerah perbatasan menjadi titik tekan pemerataan pembangunan. Pos lintas batas sebagai beranda kedaulatan negara," ujar Tito yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini.
Pos lintas batas negara, lanjut Tito, tidak hanya sekadar pos perlintasan, tapi menjadi etalase dan sentra industri dalam konsep pertahanan ekonomi.
Di kawasan ini, sesuai intruksi presiden, telah dibangun layanna lintas batas, pasar, pusat pembelanjaan, terminal, sarana peribadatan dan lain-lain.
Hadir dalam pertemuan ini perwakilan dari Bappenas, PUPR, Kementan, Kemendag, Kemenkominfo dan perwakilan dari Kemenhub.
(dam)
Lihat Juga :
