Bukti Pemerintah Fokus Siapkan Pemilu 2024, Presiden Akan Lantik Anggota KPU-Bawaslu
Sabtu, 09 April 2022 - 19:01 WIB
loading...
Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, pemerintah fokus menyiapkan Pemilu 2024. Di mana Presiden Jokowi bakal melantik komisioner KPU dan Bawaslu 2022-2027. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah fokus menyiapkan gelaran Pemilu 2024 . Salah satu pembuktiannya yaitu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melantik komisioner KPU dan Bawaslu periode 2022-2027.
Baca juga: Sederet Pekerjaan Rumah Menanti 12 Anggota KPU-Bawaslu
Penegasan itu disampaikan Mahfud usai memimpin Rapat Koordinasi Terbatas mengenai Perkembangan Situasi Politik dan Keamanan di Dalam Negeri, di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Sabtu (9/4/2022).
"Selasa 12 April 2022, Presiden akan melantik anggota KPU dan Bawaslu yang telah dipilih secara sah melalui proses seleksi oleh panitia independen dan DPR. Ini sebagai bukti, bahwa pemerintah fokus menyiapkan pelaksanaan Pemilu tahun 2024," tutur Mahfud.
Mahfud memastikan, pemerintah sama sekali tidak berkeinginan mencampuri urusan KPU dan Bawaslu dalam penyiapan Pemilu 2024. Menurut dia, independensi dua lembaga itu akan selalu dihormati.
Mahfud berpesan kepada KPU dan Bawaslu, untuk terus bekerja menyiapkan Pemilu yang sesuai dengan ketentuan konstitusi dan Undang-Undang (UU) Pemilu.
"Pemerintah tetap menghormati independensi KPU dan Bawaslu. Kami tak akan mengintervensi, tapi akan menyiapkan Pemilu tahun 2024 sesuai dengan konsitusi dan undang-undang," katanya.
Sebagaimana diketahui, dalam beberapa waktu terakhir, wacana penundaan Pemilu 2024 hingga perpanjangan masa jabatan presiden naik ke permukaan.
Beberapa menteri yang ada di kabinet pun juga ikut memberikan komentar. Presiden sudah menegaskan bahwa dirinya taat konstitusi terkait wacana yang berkembang.
Presiden Jokowi sendiri telah melarang para menteri di Kabinet Indonesia Maju berbicara mengenai penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut dia, hal itu hanyalah menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat.
Kepala Negara mengatakan itu dalam sidang Kabinet Paripurna yang diikuti para menteri pada Rabu (5/4/20202).
"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan atau perpanjangan," ujar Jokowi dilihat dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).
Baca juga: Sederet Pekerjaan Rumah Menanti 12 Anggota KPU-Bawaslu
Penegasan itu disampaikan Mahfud usai memimpin Rapat Koordinasi Terbatas mengenai Perkembangan Situasi Politik dan Keamanan di Dalam Negeri, di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Sabtu (9/4/2022).
"Selasa 12 April 2022, Presiden akan melantik anggota KPU dan Bawaslu yang telah dipilih secara sah melalui proses seleksi oleh panitia independen dan DPR. Ini sebagai bukti, bahwa pemerintah fokus menyiapkan pelaksanaan Pemilu tahun 2024," tutur Mahfud.
Mahfud memastikan, pemerintah sama sekali tidak berkeinginan mencampuri urusan KPU dan Bawaslu dalam penyiapan Pemilu 2024. Menurut dia, independensi dua lembaga itu akan selalu dihormati.
Mahfud berpesan kepada KPU dan Bawaslu, untuk terus bekerja menyiapkan Pemilu yang sesuai dengan ketentuan konstitusi dan Undang-Undang (UU) Pemilu.
"Pemerintah tetap menghormati independensi KPU dan Bawaslu. Kami tak akan mengintervensi, tapi akan menyiapkan Pemilu tahun 2024 sesuai dengan konsitusi dan undang-undang," katanya.
Sebagaimana diketahui, dalam beberapa waktu terakhir, wacana penundaan Pemilu 2024 hingga perpanjangan masa jabatan presiden naik ke permukaan.
Beberapa menteri yang ada di kabinet pun juga ikut memberikan komentar. Presiden sudah menegaskan bahwa dirinya taat konstitusi terkait wacana yang berkembang.
Presiden Jokowi sendiri telah melarang para menteri di Kabinet Indonesia Maju berbicara mengenai penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut dia, hal itu hanyalah menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat.
Kepala Negara mengatakan itu dalam sidang Kabinet Paripurna yang diikuti para menteri pada Rabu (5/4/20202).
"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan atau perpanjangan," ujar Jokowi dilihat dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).
(maf)
Lihat Juga :
