Kemensos Perpanjang Program Bansos Sembako hingga Desember
loading...
Foto/ANTARA
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) akan memperpanjang program bantuan sosial (bansos) sembako di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi hingga Desember 2020. Meski diperpanjang, jumlahnya tidak lagi Rp600.000 per kepala keluarga per bulan, tetapi dikurangi menjadi Rp300.000.
“Bulan Juli sampai Desember ada enam tahap penyaluran, dan setiap bulan per kepala keluarga menerima Rp300.000,” Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara di Jakarta kemarin.
Menurut dia, jumlah penerima bansos sembako juga akan berkurang. Pasalnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak akan memperpanjang bansos sembako. Seperti diketahui, target bansos sembako sebanyak 2,1 juta keluarga penerima manfaat, yang 1,3 juta ditanggung pemerintah pusat, sementara sisanya 800.000 oleh Pemprov DKI. “Kami mendapat konfirmasi untuk Juli dan Desember, Pemprov DKI akan fokus ke program lain dan tidak akan lanjutkan program bansos sembako yang mereka jalankan,” ungkapnya. (Baca: Tangani Disabilitas Selama Pandemi, Kemensos Minta Depk Adopsi Cara DKI)
Juliari mengatakan mulai Juli bansos sembako Jabodetabek hanya berasal dari Kemensos, sementara untuk bansos sembako April hingga Juni akan tetap dijalankan sesuai rencana, yakni disalurkan enam tahap kepada 2,1 juta warga. “Untuk bulan Juli hingga Desember menjadi 1,3 juta keluarga yang akan mendapat bantuan, dan itu akan dikelola seluruhnya oleh Kemensos,” jelasnya.
Kemarin Juliari P Batubara bersama Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah menyerahkan 164.450 paket sembako kepada korban PHK di wilayah Jabodetabek. Secara simbolis, bantuan diterima oleh 13 perwakilan dari berbagai serikat pekerja di aula serbaguna Kementerian Tenaga Kerja. Juliari mengungkapkan rasa bangga karena bisa berkolaborasi dengan Kemenaker. “Kami berharap bantuan sembako presiden ini bermanfaat untuk meringankan beban warga sehari-hari,” ungkapnya.
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah menyampaikan akan terus bekerja dalam bentuk sosial melalui bantuan untuk membantu warga. Menaker mengaku memiliki data 1,7 juta yang telah tervalidasi dan ada 1,2 juta data yang sedang dalam proses validasi di luar Jabodetabek yang masih membutuhkan bantuan.
"Saya menyambut baik dan senang sekali apa yang disampaikan Pak Mensos, dan kiranya Bu Dirjen data yang diverifikasi bisa diserahkan ke Pak Mensos agar teman-teman di luar Jabodetabek juga mengalami hal yang sama," ucap Ida. (Baca juga: Polres Palopo Bagikan Beras 10 Ton Bantu Warga Tak Mampu)
Salah satu penerima sembako dari Serikat Pekerja Solusi Bangun Indonesia mengungkapkan rasa terima kasih dan tenang karena telah mendapatkan bantuan sembako dari pemerintah. "Bersyukur dan tenang bahwa teman-teman kita mendapat perhatian dengan adanya dampak Covid-19 ini,” ungkap Kepala Bidang Sosial Serikat Pekerja Solusi Bangun Indonesia Aji Widodo.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa program bansos yang dikeluarkan pemerintah telah menjangkau 60% keluarga Indonesia. Program tersebut berasal dari pemerintah pusat, belum termasuk program bansos di lingkungan pemerintah daerah. (Lihat videonya: Siswa di Tegal Jalani Simulasi New Normal di Sekolah)
Dia berharap ini dapat membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. “Melalui bansos dan dukungan BLT desa, pemerintah telah memberikan perlindungan sosial kepada sekitar 60% keluarga Indonesia yang terdampak secara ekonomi-sosial sebagai akibat Covid-19,” katanya.
Dia mengatakan bahwa ada dua program bansos yang dikeluarkan pemerintah, yaitu reguler dan nonreguler. Program reguler meliputi program keluarga harapan dan bantuan pangan non-tunai. “Kemudian di samping ada program bansos reguler, selama covid ini juga ada bantuan berupa bansos nonreguler yang sumbernya dari Kementerian Sosial, dari Kementerian Desa, dan dari daerah baik kabupaten/kota maupun provinsi yang diambilkan dari program refocusing dan realokasi anggaran yang ada di APBD masing-masing,” paparnya. (Dita Angga)
“Bulan Juli sampai Desember ada enam tahap penyaluran, dan setiap bulan per kepala keluarga menerima Rp300.000,” Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara di Jakarta kemarin.
Menurut dia, jumlah penerima bansos sembako juga akan berkurang. Pasalnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak akan memperpanjang bansos sembako. Seperti diketahui, target bansos sembako sebanyak 2,1 juta keluarga penerima manfaat, yang 1,3 juta ditanggung pemerintah pusat, sementara sisanya 800.000 oleh Pemprov DKI. “Kami mendapat konfirmasi untuk Juli dan Desember, Pemprov DKI akan fokus ke program lain dan tidak akan lanjutkan program bansos sembako yang mereka jalankan,” ungkapnya. (Baca: Tangani Disabilitas Selama Pandemi, Kemensos Minta Depk Adopsi Cara DKI)
Juliari mengatakan mulai Juli bansos sembako Jabodetabek hanya berasal dari Kemensos, sementara untuk bansos sembako April hingga Juni akan tetap dijalankan sesuai rencana, yakni disalurkan enam tahap kepada 2,1 juta warga. “Untuk bulan Juli hingga Desember menjadi 1,3 juta keluarga yang akan mendapat bantuan, dan itu akan dikelola seluruhnya oleh Kemensos,” jelasnya.
Kemarin Juliari P Batubara bersama Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah menyerahkan 164.450 paket sembako kepada korban PHK di wilayah Jabodetabek. Secara simbolis, bantuan diterima oleh 13 perwakilan dari berbagai serikat pekerja di aula serbaguna Kementerian Tenaga Kerja. Juliari mengungkapkan rasa bangga karena bisa berkolaborasi dengan Kemenaker. “Kami berharap bantuan sembako presiden ini bermanfaat untuk meringankan beban warga sehari-hari,” ungkapnya.
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah menyampaikan akan terus bekerja dalam bentuk sosial melalui bantuan untuk membantu warga. Menaker mengaku memiliki data 1,7 juta yang telah tervalidasi dan ada 1,2 juta data yang sedang dalam proses validasi di luar Jabodetabek yang masih membutuhkan bantuan.
"Saya menyambut baik dan senang sekali apa yang disampaikan Pak Mensos, dan kiranya Bu Dirjen data yang diverifikasi bisa diserahkan ke Pak Mensos agar teman-teman di luar Jabodetabek juga mengalami hal yang sama," ucap Ida. (Baca juga: Polres Palopo Bagikan Beras 10 Ton Bantu Warga Tak Mampu)
Salah satu penerima sembako dari Serikat Pekerja Solusi Bangun Indonesia mengungkapkan rasa terima kasih dan tenang karena telah mendapatkan bantuan sembako dari pemerintah. "Bersyukur dan tenang bahwa teman-teman kita mendapat perhatian dengan adanya dampak Covid-19 ini,” ungkap Kepala Bidang Sosial Serikat Pekerja Solusi Bangun Indonesia Aji Widodo.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa program bansos yang dikeluarkan pemerintah telah menjangkau 60% keluarga Indonesia. Program tersebut berasal dari pemerintah pusat, belum termasuk program bansos di lingkungan pemerintah daerah. (Lihat videonya: Siswa di Tegal Jalani Simulasi New Normal di Sekolah)
Dia berharap ini dapat membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. “Melalui bansos dan dukungan BLT desa, pemerintah telah memberikan perlindungan sosial kepada sekitar 60% keluarga Indonesia yang terdampak secara ekonomi-sosial sebagai akibat Covid-19,” katanya.
Dia mengatakan bahwa ada dua program bansos yang dikeluarkan pemerintah, yaitu reguler dan nonreguler. Program reguler meliputi program keluarga harapan dan bantuan pangan non-tunai. “Kemudian di samping ada program bansos reguler, selama covid ini juga ada bantuan berupa bansos nonreguler yang sumbernya dari Kementerian Sosial, dari Kementerian Desa, dan dari daerah baik kabupaten/kota maupun provinsi yang diambilkan dari program refocusing dan realokasi anggaran yang ada di APBD masing-masing,” paparnya. (Dita Angga)
(ysw)
Lihat Juga :
