Dibentuk saat G30S/PKI, Jenderal TNI Ini Tolak Perintah Presiden Jadi Pangkopkamtib

Sabtu, 02 April 2022 - 05:36 WIB
loading...
Dibentuk saat G30S/PKI, Jenderal TNI Ini Tolak Perintah Presiden Jadi Pangkopkamtib
Presiden Soeharto melantik KSAD Jenderal TNI Subagyo HS di Istana Negara. Foto/istimewa
A A A
JAKARTA - Jenderal TNI (Purn) Subagyo Hadi Siswoyo alias Subagyo HS merupakan tokoh militer yang cukup dikenal di awal-awal Reformasi 1998. Sebagai orang nomor satu di TNI Angkatan Darat (AD), Subagyo ikut bertanggung jawab menjaga stabilitas keamanan di Tanah Air yang saat itu tengah mengalami pergolakan.

Peraih dua kali Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) dalam Operasi Seroja dan Operasi Woyla ini, Subagyo merupakan satu-satunya Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang merasakan kepemimpinan tiga presiden yakni, Presiden Soeharto, Presiden BJ Habibie dan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Dikutip dari buku biografi berjudul ”Jenderal TNI Wiranto: Penegak Gerakan Disiplin Nasional” disebutkan mantan Pangkostrad ini diangkat menjadi KSAD menggantikan Jenderal TNI Wiranto yang diangkat sebagai Panglima TNI.

”Berdasarkan keputusan yang diterimanya, Jenderal TNI Wiranto akan menyerahkan jabatan Kepala Staf TNI Angkatan Darat kepada penggantinya yakni, Letnan Jenderal TNI Subagyo HS,” tulis buku tersebut dikutip SINDOnews, Sabtu (2/4/2022).

Baca juga: Keajaiban Doa Ibu! Prajurit dari Keluarga Sederhana Ini Sukses Jadi Jenderal Kopassus

Sejak dilantik Presiden Soeharto menjadi KSAD ke 20, Subagyo langsung dihadapkan pada tantangan berat. Di mana Indonesia tengah menghadapi masa-mas sulit. Tuntutan Reformasi bergulir ketika Soeharto kembali terpilih untuk yang ketujuh kalinya sebagai Presiden. Kala itu, Presiden Soeharto menggandeng BJ Habibie sebagai wakilnya.

Dibentuk saat G30S/PKI, Jenderal TNI Ini Tolak Perintah Presiden Jadi Pangkopkamtib

Subagyo HS saat Operasi Seroja di Timor Leste. Foto/istimewa

Kondisi tersebut semakin diperparah dengan krisis moneter. Di mana harga-harga kebutuhan pokok (sembako) dan Bahan Bakar Minyak (BBM) mengalami kenaikan cukup tinggi. Melonjaknya angka pengangguran akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah semakin besar. Hal itu memicu aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat di sejumlah daerah di Indonesia.

Baca juga: Prajurit Kopassus Ini Awalnya Ditertawakan saat Ingin Jadi Jenderal, Endingnya Semua Orang Hormat!

Bahkan, di beberapa daerah ungkapan ketidakpuasan terhadap pemerintah berujung pada kerusuhan. Termasuk di Jakarta yang merupakan Ibu Kota Negara. Saat itu, situasi keamanan sangat genting dan mengancam stabilitas keamanan nasional.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.3541 seconds (11.97#12.26)