Mengakhiri Krisis Kekerasan Seksual di Sekolah

Selama berpuluh-puluh tahun, dinamika relasi kekuasaan yang timpang antara guru dan murid, serta absennya kerangka peraturan yang tegas di kampus-kampus, menghambat upaya penanggulangan kekerasan seksual. Tak diketahui ada berapa banyak kasus yang tidak pernah dilaporkan. Indonesia memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak yang pertama kali disahkan pada 2002. Namun, undang-undang ini hanya berlaku bagi seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, sehingga anak-anak muda yang memasuki jenjang pendidikan tinggi luput dari perlindungan hukum. Sementara itu, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disahkan pada 2004, berlaku atas semua orang yang berada dalam suatu rumah tangga. Akan tetapi, penegakan undang-undang ini mengalami berbagai tantangan, terutama karena sedikitnya angka pelaporan kasus dan keterbatasan akses penyintas ke layanan-layanan pendukung.

Untuk mejawab celah hukum di atas, Kemendikbudristek baru-baru ini melakukan dobrakan dengan mengesahkan peraturan yang secara langsung merespons krisis kekerasan seksual. Pada akhir 2021, diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021). Peraturan ini berpihak kepada hak-hak penyintas agar kasus-kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi mendapat penanganan.

Melalui peraturan tersebut, perguruan tinggi dituntut untuk mengatasi isu kekerasan seksual di kampus dan menumbuhkan lingkungan belajar yang manusiawi, inklusif, dan kolaboratif, serta bebas dari kekerasan baik antara mahasiswa, pengajar, maupun staf lainnya.

Pejabat perguruan tinggi juga diwajibkan membuat kebijakan untuk mencegah kekerasan seksual, membuat sistem pengaduan dan penanganan kasus, dan sistem pemantauan terhadap implementasi kebijakan. Selain itu, harus ada layanan dukungan untuk penyintas kekerasan seksual, seperti konseling, bantuan medis, bantuan hukum, bantuan untuk memastikan penyintas tetap dapat menyelesaikan studinya, dan bantuan perlindungan terhadap ancaman fisik maupun nonfisik dari pelaku.

Permendikbudristek 30/2021 adalah solusi bagi permasalahan kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan tinggi. Peraturan ini hendak memastikan hak mendapatkan pendidikan yang dimiliki semua penduduk, terutama perempuan, dapat dipenuhi. Yaitu, dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran untuk menghentikan kekerasan seksual dari akarnya, sekaligus menguatkan kemampuan sistem pendidikan untuk menangani kasus kekerasan seksual dengan mengedepankan keberpihakan kepada penyintas.