SMRC: 83% Warga yang Ekonominya Membaik Menolak Pemilu Ditunda
loading...
A
A
A
JAKARTA - Survei Saiful Mujani Research and Consulting ( SMRC ) menunjukkan 83 persen masyarakat yang mengalami perbaikan ekonomi menolak penundaan Pemilu 2024. Tak jauh berbeda, lapisan masyarakat yang mengalami kemunduran dan stabil dari tahun sebelumnya juga menunjukkan hal yang sama.
"Demikian pula dengan yang mengatakan lebih buruk 84 persen menolak. Sementara yang menyatakan tidak ada perubahan, 80 persen juga menolak," kata pendiri SMRC Saiful Mujani dalam sebuah video yang diunggah melalui YouTube, Kamis (24/3/2022).
Baca juga: SMRC: Massa NU-Muhammadiyah juga Tolak Penundaan Pemilu
Menurut Saiful, persentase dari survei yang dimaksud menarik bagi dirinya. Karena bagaikan dua sisi mata uang yang berbeda. "Di satu sisi, masyarakat mengapresiasi kinerja pemerintah, tapi di sisi lain soal pemilu, periodisasi, regularitas, nampaknya masyarakat taat pada konstitusi," ujar Saiful.
Dengan hasil survei tersebut, Saiful menyatakan secara umum masyarakat menolak penundaan Pemilu 2024 yang diwacanakan digelar pada 2027 mendatang. Jumlah yang menolak pun bukan angka yang kecil.
Maka itu, Saiful meminta kepada para elite politik untuk secara serius mempertimbangkan penundaan Pemilu yang umumnya digelar lima tahunan. Hal itu bertujuan agar menghindari kisruh vertikal. "Bukan tidak mungkin rakyat bergerak, apalagi kalau dimobilisasi,” tuturnya.
Dengan demikian, Saiful berharap kepada Presiden Joko Widodo beserta ketua DPR, menjalankan Pemilu 2024 sebagaimana mestinya yang sudah ada kesepakatan antara pemerintah, DPR, dan KPU.
“Ini akan memberikan kepastian politik dan hukum bagi keberlangsungan kita sebagai negara demokrasi,” tutupnya.
"Demikian pula dengan yang mengatakan lebih buruk 84 persen menolak. Sementara yang menyatakan tidak ada perubahan, 80 persen juga menolak," kata pendiri SMRC Saiful Mujani dalam sebuah video yang diunggah melalui YouTube, Kamis (24/3/2022).
Baca juga: SMRC: Massa NU-Muhammadiyah juga Tolak Penundaan Pemilu
Menurut Saiful, persentase dari survei yang dimaksud menarik bagi dirinya. Karena bagaikan dua sisi mata uang yang berbeda. "Di satu sisi, masyarakat mengapresiasi kinerja pemerintah, tapi di sisi lain soal pemilu, periodisasi, regularitas, nampaknya masyarakat taat pada konstitusi," ujar Saiful.
Dengan hasil survei tersebut, Saiful menyatakan secara umum masyarakat menolak penundaan Pemilu 2024 yang diwacanakan digelar pada 2027 mendatang. Jumlah yang menolak pun bukan angka yang kecil.
Maka itu, Saiful meminta kepada para elite politik untuk secara serius mempertimbangkan penundaan Pemilu yang umumnya digelar lima tahunan. Hal itu bertujuan agar menghindari kisruh vertikal. "Bukan tidak mungkin rakyat bergerak, apalagi kalau dimobilisasi,” tuturnya.
Dengan demikian, Saiful berharap kepada Presiden Joko Widodo beserta ketua DPR, menjalankan Pemilu 2024 sebagaimana mestinya yang sudah ada kesepakatan antara pemerintah, DPR, dan KPU.
“Ini akan memberikan kepastian politik dan hukum bagi keberlangsungan kita sebagai negara demokrasi,” tutupnya.
(muh)