Indonesia-Mesir Tukar Pengalaman Pemindahan Ibu Kota Negara

JAKARTA - Indonesia bukan satu-satunya negara yang melakukan pemindahan ibu kota negara. Beberapa negara juga melakukannya, salah satunya Mesir. Ibu kota baru terletak 45 kilometer sebelah timur Kota Kairo.

Pemindahan ibu kota menjadi salah satu topik yang dibicarakan oleh Ketua DPR Puan Maharani saat melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Mesir Hanafi Ali Gebaly di sela 144th Assembly of the Inter Parliamentary Union (IPU). Pertemuan dilakukan di Bali International Convention Centre (BICC) Nusa Dua, Bali, Senin (21/3/2022).

Untuk diketahui, Mesir telah membangun ibu kota baru yang terletak 45 kilometer sebelah timur Kota Kairo. Luasnya sekitar 170.000 hektare atau hampir dua kali luas dari Kairo. Pembangunan ibu kota administratif baru itu dimulai sejak 2014 dan menghabiskan uang sekitar USD45 miliar atau setara Rp646 triliun.



Proses pemindahan kantor pemerintahan ke ibu kota administratif baru telah dimulai sejak Desember 2021. Proses pemindahan dibarengi dengan masa percobaan selama enam bulan.

"Dari Mesir, kita berharap bisa belajar, bertukar pengalaman terkait dengan perpindahan ibu kota negara. Karena Mesir sedang melakukan itu," kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/3/2022).

Pemerintah Indonesia sendiri telah memutuskan membangun Ibu Kota Negara (IKN) baru Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Ibu kota baru itu diberi nama Nusantara. Biaya pembangunan IKN yang telah dimulai dianggarkan sebesar Rp466 triliun.

Selain soal pemindahan ibu kota, Puan dan Hanafi juga membahas tentang fasilitas kesehatan untuk pelajar-pelajar Indonesia di Mesir. Saat ini sebanyak 9.000 mahasiswa Indonesia menimba ilmu di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar. Puan meminta Mesir memastikan pelajar Indonesia menerima vaksinasi Covid-19.

"Kami berharap dukungan fasilitas akses kekonsuleran dan informasi mengenai kondisi mahasiswa Indonesia kepada KBRI. Meminta kepastian layanan kesehatan terutama di masa pandemi ini, vaksinasinya untuk pelajar-pelajar kita yang ada di Mesir," katanya.

Baca juga: KPK Bentuk Satgas untuk Kawal Tata Kelola Pembangunan IKN Nusantara

Mengingat Mesir menjadi salah satu negara terbaik dalam pendidikan agama, Puan juga berharap Mesir menambah kuota beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Apalagi banyak pelajar Indonesia yang memilih Mesir untuk menempuh pendidikan agama.

"Peningkatan kerja sama kedua negara di bidang pendidikan perlu terjalin. Terutama bagaimana selama ini kerja sama dalam bidang pendidikan, banyak sekali pelajar kita yang ada di Mesir," kata Puan.

Pertemuan bilateral antarpimpinan parlemen Indonesia dan Mesir juga membahas soal hubungan perdagangan. Mesir merupakan mitra dagang terbesar ketiga di Timur Tengah.

"Hubungan ekonomi Indonesia dan Mesir memiliki potensi untuk terus berkembang. Kita perlu membentuk Preferential Trade Agreements (PTA) untuk memperdalam kerja sama ekonomi masih terus berproses. Kami juga mendorong penuntasan penandatanganan MoU Pembentukan Gabungan Komite Perdagangan antara Menteri Perdagangan Indonesia dan Mesir," katanya.

Terkait politik luar negeri, Indonesia dan Mesir memiliki kesamaan pandangan dalam isu Palestina. Puan mengatakan, kedua negara harus melanjutkan dukungan bagi kemerdekaan Palestina, melalui proses perdamaian dengan negosiasi multilateral yang kredibel.

"Kami mendukung upaya rekonsiliasi Palestina yang diprakarsai Mesir. Kami juga menghargai upaya Pemerintah Mesir dalam memberikan akses pada bantuan kemanusiaan, khususnya dari LSM Indonesia untuk warga Palestina di Gaza melalui perbatasan Rafah, Mesir," paparnya.

"Saya menghargai 500.000 dosis vaksin Covid-19 hasil kolaborasi China dan Mesir dikirimkan ke Palestina untuk membantu perjuangannya melawan pandemi," kata Puan.

Kepada Hanafi, Puan juga mengungkap penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Termasuk mengenai gencarnya program vaksinasi yang saat ini cakupan dosis keduanya telah berada di level 70,38% dan juga peningkatkan vaksin booster.

Puan menekankan pentingnya diplomasi parlemen antara Indonesia dan Mesir. Untuk bilateral, DPR telah membentuk Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) dengan Parlemen Mesir. "Saya mencatat banyak hal yang telah dicapai oleh kedua negara, baik dalam konteks bilateral maupun multilateral. Namun tentunya selalu tetap terdapat ruang bagi peningkatan hubungan kedua negara," katanya.

Sementara itu, Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Irine Yusiana Roba Putri yang ikut dalam pertemuan menyebut Puan dan Hanafi juga membahas soal peringatan bilateral antara Indonesia dan Mesir yang sudah terjalin selama 75 tahun.

"Dan kita sangat mengapresiasi karena Mesir adalah negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia dari awal sekali. Sukarno juga jadi tokoh penting di Mesir sebagai inisiator KTT," katanya.

Dalam pertemuan, Puan disebut turut mempromosikan kemampuan industri militer Indonesia. Irine menyebut selama ini Indonesia dan Mesir telah memiliki letter of intent (perjanjian kesepahaman) kerja sama pertahanan.