Mochtar Mohamad Minta Kader PDIP Sosialisasikan Capres Sendiri
Jum'at, 18 Maret 2022 - 14:28 WIB
loading...
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Jawa Barat, Mochtar Mohamad meminta kepada seluruh mesin partai untuk menggelar pelatihan penggalangan dan penguasaan teritorial mulai 1 April 2022. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Jawa Barat , Mochtar Mohamad meminta kepada seluruh mesin partai untuk menggelar pelatihan penggalangan dan penguasaan teritorial mulai 1 April 2022. Pelatihan wajib diikuti anggota ranting dan anak ranting.
"Pelatihan tersebut dilakukan sesuai dengan Renstra Pemilu 2024 baik persiapan Pilpres, Pileg, dan Pilkada 2024," kata Mochtar Mohamad didepan Kepala daerah/Wakil Kepala daerah, Pimpinan DPRD, Ketua Fraksi, Ketua Sekretaris DPC se-Jabar seperti dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (18/3/2022).
Mengenai persiapan Pilpres, Mochtar juga meminta kepada seluruh kader untuk menyosialisasikan capres dan cawapres dari kader PDI Perjuangan. "Seperti Mbak Puan Maharani, Mas Ganjar Pranowo," tutur M2, sapaan akrab Mochtar Mohamad.
Ditanya mengenai pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tentang big data yang mendukung adanya penundaan Pemilu 2024, M2 menegaskan, hal itu bukan bukan kewenangan Luhut. Apalagi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), DPR, KPU, Bawaslu sudah memutuskan Pemilu digelar pada 14 Februari 2024.
"Pelatihan tersebut dilakukan sesuai dengan Renstra Pemilu 2024 baik persiapan Pilpres, Pileg, dan Pilkada 2024," kata Mochtar Mohamad didepan Kepala daerah/Wakil Kepala daerah, Pimpinan DPRD, Ketua Fraksi, Ketua Sekretaris DPC se-Jabar seperti dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (18/3/2022).
Mengenai persiapan Pilpres, Mochtar juga meminta kepada seluruh kader untuk menyosialisasikan capres dan cawapres dari kader PDI Perjuangan. "Seperti Mbak Puan Maharani, Mas Ganjar Pranowo," tutur M2, sapaan akrab Mochtar Mohamad.
Ditanya mengenai pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tentang big data yang mendukung adanya penundaan Pemilu 2024, M2 menegaskan, hal itu bukan bukan kewenangan Luhut. Apalagi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), DPR, KPU, Bawaslu sudah memutuskan Pemilu digelar pada 14 Februari 2024.
Lihat Juga :
