Aliansi Kebangsaan Ingatkan Daya Beli Nasional Harus Dikelola dengan Baik

Niat pemerintah melalui kebijakan ini untuk meningkatkan nilai tambah domestik pada industri ini, lanjut Pontjo, layak diapresiasi. Namun ia mengingatkan bahwa kebijakan substitusi impor yang mendapat proteksi dengan berbagai pengaturan (lisensi, pengenaan tariff maupun hambatan nontarif), tidak mustahil program ini akan menjadi incaran pemodal pemburu rente yang tentu akan merugikan kepentingan nasional kita.

Baca juga: Bahaya Resesi Makin Nyata, Ungkit Lagi Daya Beli

"Oleh karena itu, strategi pencapaian target substitusi impor tersebut perlu dirumuskan dengan sebaik-baiknya termasuk dalam pengalokasiaan sumber daya," katanya.

Dalam pengelolaan daya beli nasional, diakui Pontjo, Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan dan hambatan, baik menyangkut kultur, hambatan birokrasi, kebijakan, regulasi, dan lainnya. Persoalan paling besar adalah masih berlangsungnya praktik kartel atau mafia pemburu rente (rent seeking) dalam bidang perekonomian/perdagangan di berbagai sektor.

Dari pengalaman beberapa negara yang maju dalam pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan, kartel dan mafia seperti ini hanya bisa dilawan dengan penguasaan teknologi, sehingga ruang dan waktu geraknya dapat diperkecil. Pengembangan teknologi harus didorong dengan pengelolaan daya beli nasional secara bijak dan tepat.

Menurut Pontjo, daya beli nasional harus terus diperkuat dan diberi haluan atau diarahkan untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia secara berkeadilan. Penggunaan daya beli nasional menjadi kunci bagaimana bangsa Indonesia mengatur rumah tangganya sendiri secara mandiri dan berdaulat untuk kepentingan nasional.

"Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan strategi penguatan daya beli nasional yang berpihak kepada kepentingan nasional termasuk untuk mendorong pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan. Jangan sampai daya beli nasional justru membunuh produksi kita sendiri," katanya.