Dirjen Otda Tepis Kekhawatiran Kembali ke Sistem Sentralistik

"Jadi tidak ada pilihan, pemerintah harus mendesentralisasi kewenangannya ke daerah. Sentralisasi adalah masa lalu, tidak mungkin kembali ke masa itu. Kalau pun ada yang kurang puas itu maka itu hal biasa. Kami akui ada yang tidak puas karena memang ada ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Semua itu harus terus diperbaiki dari waktu ke waktu," kata Akmal.

Untuk itu, terhadap mereka yang merasa belum puas dengan hasil otonomi daerah itu, menurut Akmal, bisa diberikan penjelasan bahwa masyarakat harus sabar menghadapi proses dan hasil secara riil dari otonomi daerah. "Juga harus evaluasi hasil apa saja yang sudah maksimal dan apa yang belum maksimal dari otonomi daerah. Dari sini nantinya akan diketahui apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan otonomi daerah. Evaluasi dilakukan secara bertahap," kata Akmal.

Baca juga: Penerapan Otonomi Khusus di Papua oleh Pemerintah Diapresiasi

Dirjen Otda juga mengingatkan hal terpenting adalah semua pihak harus percaya dengan kebijakan otonomi daerah akan membawa kebaikan. "Untuk mewujudkan otonomi daerah yang maksimal harus melibakan semua pihak. Bukan cuma tugas pemerintah saja tapi juga akademisi, perguruan tinggi, masyarakat sipil, dan semua unsur. Mari silakan lakukan evaluasi dan bangun diskursus agar kita bisa mendapatkan perspektif lengkap tentang otonomi daerah," kata Akmal.

Ia menegaskan bahwa otonomi daerah adalah tugas bersama bangsa Indonesia karena ini adalah amanat dari Reformasi 98 yang dulu bangsa Indonesia perjuangkan. Untuk mencapai otonomi daerah yang ideal juga memerlukan perbaikan rekrutmen politik. Nantinya bisa menghadirkan kepala daerah kepala daerah yang betul-betul memiliki kapasitas, integritas dan juga kualitas untuk membawa masyarakatnya menjadi lebih baik.

Akmal mengatakan, kalau kepala daerahnya berkualitas, maka dipastikan dapat membawa masyarakat menjadi lebih baik dan berkualitas. Pemerintah juga dapat melaksanakan pelayanan publik yang lebih baik. Sehingga membuat daerahnya menjadi memiliki daya saing yang baik. "Tentu pada ujungnya adalah masyarakat lebih sejahtera. Kuncinya adalah rekrutmen kepemimpinan yang baik," kata dia.

Menurut Akmal, kualitas pemimpin di satu daerah pasti mencerminkan kualitas pemilih. Untuk itulah diperlukan pendidikan politik yang lebih baik kepada masyarakat luas, partai politik dan semua pihak. "Melalui pendidikan politik kita berharap nanti akan bisa terpilih pemimpin yang baik. Tentunya pemilihan rasional akan melahirkan pemimpin yang rasional pula," katanya.