Giliran Perppu Tunda Pemilu 2024 Diwacanakan, PDIP: Tak Ada Kegentingan Mendesak

JAKARTA - Polemik seputar penundaan Pemilu 2024 ternyata masih berlanjut. Belakangan muncul spekulasi bahwa rencana menunda pemilu itu bisa saja terjadi bila pemerintah ngotot. Bila tak memungkinkan mengubah konstitusi karena prosesnya panjang dan mesti melibatkan banyak pihak, maka sangat terbuka peluang pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ( Perppu ).

Soal ini, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai tidak ada hal yang mendesak yang mengharuskan pemerintah mengeluarkan perppu untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024. Kalau diterbitkan, perppu untuk menunda Pemilu itu sama saja melecehkan konstitusi dan kualitas demokrasi.

"Kalau Perppu, kan, untuk kegentingan yang memaksa. Tetapi berkaitan dengan penundaan pemilu itu kan, ranahnya kepada konstitusi, kepada hukum dasar. Dan mengubah itu harus melalui amandemen," ujar Hasto saat ditanya awak media mengenai isu penerbitan Perppu untuk penundaan Pemilu saat menghadiri Wisuda Ke-110 Universitas Negeri Semarang (Unnes), Jawa Tengah, Rabu (9/3/2022).



Hasto juga mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo bahwa pemerintah saat ini fokus menghadapi persoalan pandemi Covid-19. Hasto juga melihat Presiden Jokowi juga mengantisipasi dampak perang Rusia-Ukraina pada inflasi serta kenaikan harga barang dan pokok. "Itu skala prioritas terpenting bagi pemerintahan saat ini. Dan menyiapkan kepemimpinan Indonesia G20," jelas Hasto.

Hasto menegaskan PDIP tidak ada alasan untuk menunda pemilu. Sikap partai itu juta merupakan sikap Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan wajib menjadi kesadaran partai taat pada konstitusi.



"Konstitusi itu ada rohnya, ada jiwanya, ada spiritnya, yang mengatur kehidupan bersama sebagai bangsa. Ini yang harus kami lakukan dan perpanjang pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan jabatan ini, kan, sebenarnya juga tidak senapas dengan membangun kultur demokrasi yang sehat," ucap Hasto Kristiyanto.

Hasto menyatakan periodisasi jabatan presiden per lima tahun dibuat dalam rangka menjaga kultur demokrasi dan regenerasi kepimimpinan nasional di Indonesia sehingga kandidat berproses dari bawah ke atas.

"Itu kualitas demokrasi yang harus dihormati. Jadi ketika kultur ini kemudian dirombak maka bisa menciptakan krisis, ini yang tidak diinginkan PDI Perjuangan,” pungkas Hasto.