PAN Dikabarkan Dapat Jatah Menteri dan Wamen, PPP: Wajar Saja, Namanya Koalisi
Selasa, 08 Maret 2022 - 14:42 WIB
loading...
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menyampaikan partainya menyerahkan sepenuhnya ihwal perombakan kabinet ini kepada Presiden Jokowi sebagai pemilik hak prerogatif. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan bakal melakukan reshuffle kabinet pada akhir Maret ini. Rencananya, kepala negara akan mengakomodasi tokoh Partai Amanat Nasional (PAN) untuk masuk ke dalam kabinet.
Menanggapi kabar tersebut, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menyampaikan partainya menyerahkan sepenuhnya ihwal perombakan kabinet ini kepada Presiden Jokowi sebagai pemilik hak prerogatif.
"Ya kalau kemudian PAN yang gabung ya wajar saja, namanya koalisi. Kalaupun kemudian PAN enggak jadi gabung, enggak jadi masuk kabinet, ya juga biasa saja karena itu merupakan hak prerogatif dari presiden," kata pria yang akrab disapa Awiek saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Selasa (8/3/2022).
Baca juga: PPP Sebut Penjelasan Mahfud MD Bukti Wacana Penundaan Pemilu Bukan Kemauan Jokowi
Saat disinggung soal kabar akhir Maret ini Kepala Negara akan melakukan reshuffle kabinet, Awiek mengaku tak mengetahui secara pastinya. Sebab, hal itu juga merupakan kewenangan Presiden.
Menanggapi kabar tersebut, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menyampaikan partainya menyerahkan sepenuhnya ihwal perombakan kabinet ini kepada Presiden Jokowi sebagai pemilik hak prerogatif.
"Ya kalau kemudian PAN yang gabung ya wajar saja, namanya koalisi. Kalaupun kemudian PAN enggak jadi gabung, enggak jadi masuk kabinet, ya juga biasa saja karena itu merupakan hak prerogatif dari presiden," kata pria yang akrab disapa Awiek saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Selasa (8/3/2022).
Baca juga: PPP Sebut Penjelasan Mahfud MD Bukti Wacana Penundaan Pemilu Bukan Kemauan Jokowi
Saat disinggung soal kabar akhir Maret ini Kepala Negara akan melakukan reshuffle kabinet, Awiek mengaku tak mengetahui secara pastinya. Sebab, hal itu juga merupakan kewenangan Presiden.
Lihat Juga :
